Politisi Partai Golkar Mohammad Saleh menekankan pentingnya pemerintah memperhatikan nasib guru dan pekerja honorer di lingkup pemerintahan.
- Pengamat: Caleg Muda, Suksesor Pemilu 2024
- Putusan MK Bikin Kacau Tahapan Pemilu
- DPRD Kota Semarang Setujui TPP ASN Pemkot Semarang Naik 50 % Senilai Rp 200 M
Baca Juga
Bang Saleh, sapaan akrabnya, menuturkan selama ini kesejahteraan guru K2 muncul ketika pimpinan pemerintahan tengah kembali memasuki kontestasi politik.
Setelahnya, isu kesejahteraan tenaga honorer hilang menguap tanpa jejak.
Ambil contoh jumlah guru tenaga honorer di Kabupaten Pekalongan sekarang ada sekira 2.331 orang. Sebanyak 1.914 gaji yang mereka terima sebesar Rp 500 ribu per bulan. Sisanya sebanyak 417 orang masih mengandalkan kemampuan dari sekolah masing-masing," ungkap calon anggota legislatif (caleg) daerah pemilihan 13 meliputi Kabupaten Batang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang tersebut.
Bendahara DPD Golkar Jateng itu menuturkan kondisi tersebut banyak ia temukan di daerah.
Namun, berdasarkan keterangan warga, janji kenaikan upah atau gaji kerapkali disuarakan manakala mendekati pemilihan Bupati/Walikota.
Gaji sebesar itu telah dianggarkan sejak tahun 2017. Sedangkan gaji guru honorer masih mengandalkan kemampuan dari sekolah masing-masing yang diambilkan 15 persen dari BOS," katanya
Dikatakannya, persoalan pendidikan di ranah pengajar masih saja stagman.
Karenanya ia mengajak pemerintah daerah serius mencarikan jalan keluar.
Disampaikan beberapa waktu lalu juga ditemukan seorang guru honorer yang setiap harinya harus menyeberangi sungai.
Kondisi jembatan juga sudah rusak paraj hingga kemudian video itu viral. Lantas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo turun langsung ke lokasi.
Nah, fakta semacam itu tentu jangan sampai terulang terus. Bagaimana mungkin kita menuntut guru serius mencerdaskan anak bangsa, kalau urusan dapur keluarga mereka saja belum kelar ditambah akses dan lain sebagainya," tegasnya.
Ia menambahkan selain soal pendapatan yang sangat timpang. Tenaga pendidik bersatus PNS maupun honorer bebannya kemudian tuntutan kecakapan disamakan.
Hal itu kata dia, apabila profesionalitas dituntut sama, lalu wawasan dan linieritas juga selaras merupakan bentuk ketidakadilan juga.
Setiap saya keliling mendengar aspirasi dari guru-guru honorer baik di Pekalongan, Batang, Pemalang dan sekitarnya. Mereka keluhannya sama dituntut professional dan linear, ya itu bagus, tapi tuntutan liniearitas itu akhirnya membuat tenaga pendidik merasa dikotak-kotakkan menjadi banyak kategori, sementara tugas dan tanggung jawab mereka itu tidak berbeda," ujarnya.
Pihaknya menegaskan dampak dari hal tersebut, belum lagi soal perbedaan antara sekolah swasta dan negeri.
Akhirnya guru menjadi korban kebijakan, peserta didik juga jadi demikian.
Saleh berharap pemerintah provinsi maupun kabupaten harus bersinergi, mencari jalan keluarnya bagaimana.
Menurutnya, jika soal kebutuhan sehari-hari saja guru honorer kesulitan memenuhi, bagaimana dengan kebutuhan mereka mengupgrade keilmuan diri.
Padahal zaman sudah sedemikian canggih, era teknologi juga berkembang pesat, jika urusan makan saja guru masib bingung, bagaimana mereka mengimbangi kebutuhan pendidikan akan teknologi yang juga butuh biaya.
Maka dari itu, saya berinisiatif memberi pelatihan digital marketing gratis, pada guru-guru dan pekerja honorer, agar mereka punya skill untuk mengupgrade diri, atau mungkin untuk bisnis sampingan, misalnya untuk jualan online," pungkasnya. 
- Ganjar Tidak Mau Berkompromi dengan Koruptor
- 4 TPS Di Kabupaten Magelang Gelar Pemungutan Suara Ulang
- Bawaslu: Masa Tenang Jadi Perhatian Khusus Untuk Meminimalisir Pelanggaran Pemilu
