DPD Partai Gerindra tak sungkan melaporkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga berpolitik praktis.
- Wamentan Terus Perbaiki Tata Kelola Penyaluran Pupuk
- 18 Sosok Akan Terima Penghargaan Tokoh Inspiratif Jawa Tengah 2024, Ini Daftarnya
- Sudaryono : Gerindra Keluarkan 25 Rekomendasi untuk Pilkada Jateng 2024
Baca Juga
Langkah ini dilakukan untuk menjaga marwah ASN itu sendiri, apalagi yang memiliki jabatan sebagai Kepala Daerah yakni Pj. Tentunya, menjaga kondusifitas tidak keruh.
"Ya, apalagi Kepala Daerah yang Pj, statusnya untuk betul-betul Netral karena dari ASN ber ASN status ASN.
ASN membela saja itu sudah keliru, apalagi ASN berpolitik praktis semakin keliru," ucap Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah Sudaryono, kepada RMOLJateng, Rabu (13/12).
Sikap Gerindra ini kata Sudaryono tak lepas dari adanya sejumlah laporan yang diterima pihaknya dan telah memastikannya dengan bukti-bukti.
"Jadi kami mendapatkan laporan-laporan dan kami juga sudah komplain ke pihak-pihak yang memang kita bisa lapor khususnya khususnya Kemendagri dan Komisi II DPR RI serta melampirkan bukti-bukti yang kami miliki," tegas Sudaryono.
Partai Gerindra khususnya di Jawa Tengah diakui Sudaryono, sangat menginginkan semua Kepala Daerah dari unsur ASN netral.
Meskipun penilaian Pj Wali Kota / Bupati yang melakukan penilaian serta diganti atau tidak adalah kewengan pemerintah pusat.
Seperti tertuang dalam Undang-undang, ASN harus Netral dan jangan menjadi pemicu ketidakpuasan pihak-pihak lain yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan serta kehidupan bernegara RI.
"Pj Kepala Daerah harus netralitas demi apa, supaya nggak ribut. Sehingga, kita berharap memang kalau diganti jangan juga ribut-ribut karena ini dan itu, jangan juga jadi polemik," tandasnya.
Diakui dia, pelaporan Pj Kepala Daerah dari unsur ASN bukan hanya ditujukan kepada Sinoeng N Rachmadi saja tapi juga semua Kepala Daerah yang merangkap ASN.
Pada prinsipnya, DPD Partai Gerindra mengajak semua pihak menjalankan proses Pemililu yang gembira atas semangat gotong royong dan kebersamaan.
Adanya persaingan dianggap sah-sah saja. Namun, persaudaraan tidak boleh putus. Sejak dengan itu,
"Sebenarnya bukan hanya Salatiga saja yang kita sorot, tapi semua Kepala Daerah Pj yang merangkap sebagai ASN termasuk Kepala Desa untuk menjaga netralitas supaya apa supaya Pemilu ini utuh 'nggak' banyak saling curiga," imbuhnya.
- Siapkan Kelola Darurat Sampah, Gubernur Ahmad Luthfi Bentuk Tim Khusus
- Tutup Retret Pemkab Purbalingga, Bupati Fahmi Ajak Pemimpin Daerah Fokus Pada Solusi
- ASN Kabupaten Tegal Dapat Keringanan Kredit Rumah Bersubsidi
