DPRD Provinsi Jawa Tengah Akan Tangani Tata Kelola Sampah Sampai Tingkat Rumah Tangga

Studi Banding Pengelolaan Sampah ke Madiun
Studi banding Komis D DPRD Provinsi Jawa Tengah ke Pemkab Madiun terkait tata cara pengelolaan sampah, Jumat (25/10). Istimewa
Studi banding Komis D DPRD Provinsi Jawa Tengah ke Pemkab Madiun terkait tata cara pengelolaan sampah, Jumat (25/10). Istimewa

Penanganan tata kelola sampah menjadi salah satu prioritas kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah. Hal itu dibuktikan dengan studi banding ke Kabupaten Madiun, Jumat (25/10).

Menariknya, pada kesempatan ini, para anggota legislatif tak hanya 'menimba ilmu' soal pengelolaan di tempat pembuangan akhir (TPA) tetapi juga terkait alurnya dimulai dari bawah. Agar tercipta sebuah manajemen yang terstruktur dan efektif dari tingkatan rumah tangga.

"Kita tertarik sekali dengan pengembangan dilakukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Madiun. Masyarakat dilibatkan dalam penanganan sampah mengelola mandiri secara terpadu. Dengan demikian bisa mengurangi tonase sampah di TPA setiap harinya,” ucap Ketua Komisi D Nur Saadah, usai memimpin kunjungan kerja Komisi D ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Madiun, Jumat (25/10).

Setelah memahami pengelolaan sampah dari studi kasus di Madiun, ditanggapi Nur Sa'adah lagi, pihaknya merencanakan model yang sama akan diadopsi supaya masyarakat juga terlibat mendukung program pelestarian lingkungan hidup. 

Atas studi banding, pemerintah provinsi (Pemprov) Jateng melalui DLHK pun akan segera mempersiapkan rencana jangka pendek, dan menengah untuk mengelola sampah dalam hal melibatkan masyarakat.

Model seperti di Madiun, penerapan menangani sampah, akan dilakukan di Jawa Tengah. Masyarakat mulai rumah tangga di lingkungan akan diajak dapat mengelola sendiri pengelolaan sampah di setiap rumah, agar tak mencemari lingkungan dan tidak hanya memenuhi TPA. 

Aturan terkait pengelolaan sampah kemudian juga akan disiapkan DPRD Jawa Tengah dan pemerintah daerah. Disamping masyarakat paham dalam pengelolaan sampah rumah tangga, didukung aturan dengan harapan efektif dan berjalan tanpa kendala. 

Sementara tentang rencana itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jateng Agung Dwi Haryanto mengakui peningkatan sampah dipengaruhi jumlah penduduk. Karena itu, sarana prasarana dan edukasi serta pelatihan pemberdayaan masyarakat pun terus dilakukan targetnya mencapai zero emission. 

"Jadi, bertahap dimulai secepatnya untuk mencapai target. Kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam mencegah pencemaran lingkungan dari sampah," terang Agung.