Dukung Koperasi Merah Putih, Wabup Purbalingga Ajak Masyarakat Ambil Peran

Wabub Purbalingga Saat Menjelaskan Program Koperasi Merah Putih Kepada Para Kades Dan Organisasi Lainnya Se-Kecamatan Bojongsari, Kamis (17/04). Dokumentasi Humas Pemkab Purbalingga.
Wabub Purbalingga Saat Menjelaskan Program Koperasi Merah Putih Kepada Para Kades Dan Organisasi Lainnya Se-Kecamatan Bojongsari, Kamis (17/04). Dokumentasi Humas Pemkab Purbalingga.

Purbalingga - Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, mengajak masyarakat dari berbagai lapisan untuk ambil bagian dalam menyukseskan program Koperasi Merah Putih. Program yang digagas Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto itu digadang-gadang menjadi pilar penguatan ekonomi desa menuju Indonesia Emas 2045.


Ajakan itu disampaikan Dimas dalam forum Silaturahmi dan Halalbihalal bersama Forkopimcam, para kepala desa, serta organisasi wanita se-Kecamatan Bojongsari, Kamis (17/04) di Pendapa Kecamatan Bojongsari. Acara silaturahmi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua TP PKK Denita Dimas Prasetyahani, Asisten Pemerintahan dan Kesra Suroto, serta para kepala OPD dan kepala bagian pemerintah daerah.

"Koperasi Merah Putih akan kita akselerasi. Ini bukan sekadar program pemerintah pusat, tapi gerakan bersama. Dari kabupaten hingga desa harus terlibat," ujar Dimas.

Menurut Wabub, koperasi Merah Putih dirancang sebagai solusi atas stagnasi ekonomi desa. Skemanya mencakup berbagai unit usaha strategis, mulai dari penyediaan sembako murah, layanan simpan pinjam, fasilitas kesehatan desa seperti klinik dan apotek, hingga pengelolaan logistik melalui cold storage pertanian dan perikanan.

"Insya Allah, Semester Pertama 2025, Koperasi Merah Putih mulai kita jalankan di Purbalingga. Kita harus bergerak cepat, jangan menunggu," katanya.

Tak hanya soal koperasi, Dimas juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai bergulir di sejumlah wilayah. Program ini menyasar anak-anak, ibu hamil, dan lansia sebagai upaya mengentaskan persoalan gizi dan memperkuat ketahanan pangan.

"Program seperti ini harus kita sambut dengan semangat positif. Coba dulu, rasakan manfaatnya. Kalau ada yang kurang, kita benahi bersama," kata Dimas.

Camat Bojongsari, Tri Wahyu Dini Susanti, mengatakan bahwa hampir separuh desa di wilayahnya sudah berstatus desa mandiri. Rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) tercatat di angka 0,811. Namun, menurut Dini, sejumlah pekerjaan rumah masih perlu diselesaikan, termasuk persoalan stunting dan angka putus sekolah yang mencapai hampir 900 anak.

"Ini masih jadi perhatian serius. Kolaborasi semua pihak mutlak diperlukan," ujarnya.