Eks Relawan Jokowi Sebut Muncul Pro Kontra Terkait Pencalonan Gibran

Munculnya nama Gibran Rakabuming Raka di dunia politik berawal dari hasil survei kepemimpinan Kota Surakarta 2020-2025 yang dilakukan oleh Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta.

Baca Juga

Belakangan ini, nama putra sulung presiden Jokowi ini santer menjadi topik utama pemberitaan sejak dirinya masuk menjadi anggota partai PDI Perjuangan dan akhirnga masuk dalam bursa calon wali kota Surakarta 2020-2025.

Beragam reaksi mulai bermunculan baik yang mendukung maupun menolaknya. Alasannya juga beragam, bagi yang menolaknya mereka menilai jika kemampuan di dunia politiknya belum teruji.

Sementara bagi mereka yang mendukung menyebut jika sosok Gibran dinilai cocok untuk mewakili generasi milenial. Agar mendapatkan warna baru dalam pemerintahan yang lahir dari generasi milenial yang energik, pintar juga inovatif.

Salah satu tokoh masyarakat Surakarta, Kusumo Putro sampaikan kemunculan sosok Gibran memang fenomenal. Namanya mulai mencuat saat masuk dalam survei Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta.

Dalam hasil survey tersebut yang menguji tiga kategori, yaitu popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas, nama Gibran di kategori popularitas dengan angka tertinggi, yakni 90 persen.

"Namun untuk menjadi calon walikota itu tidak hanya modal populer saja. Namun juga harus menguasai dunia politik dan memahami segala kebijakan untuk masyarakat. Kalau menurut saya jangan dululah terburu-buru untuk maju sebagai calon wali kota," jelasnya, Kamis (31/10).

Mantan relawan Jokowi-Maâ€™ruf Amin di Solo, justru khawatir dengan dampak yang terjadi jika DPP PDIP memberikan rekomendasi kepada Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wali kota (cawali) pada Pilkada Solo 2020.

"Saya khawatir akan timbul permasalahan, tidak bisa dibayangkan akan ada perpecahan di tubuh PDIP," imbuhnya.

Bukan hanya kadernya saja yang dibuat bingung, masyarakat yang mengikuti pemberitaan juga dibuat bingung. Pasalnya DPC PDIP sudah menutup penjaringan dan menugaskan pasangan Achmad Purnomo dan Teguh Prakoso sebagai calon tunggal Walikota dan Calon Walikota yang diusung di DPP PDIP.

"Jadi terkait dengan adanya Gibran yang maju di Pilkada tahun 2020 ini memang sedikit membingungkan terutama bagi masyarakat kota Surakarta," lanjutnya.

Sebab, bagiamanapun juga dengan munculnya nama Gibran maka ini menjadi sebuah persoalan, persoalan baik di tubuh kader PDIP maupun terutama di masyarakat. Kusumo sampaikan Gibran bukan Jokowi.

"Waktu itu PDI mengangkat Jokowi yang dari kalangan pengusaha, bukan dari kalangan politik. Persis seperti Gibran, tapi harus diingat Jokowi itu dilamar oleh PDI, sehingga saat itu memang PDI tidak punya calon," imbuhnya.

Tapi, lanjut Kusumo, untuk Gibran ini berbeda, dimana Gibran di sini adalah mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Solo. Dan dengan munculnya nama Gibran pada saat DPC PDIP Solo sudah mengusung calon sendiri, ini akan menjadi sebuah polemik di masyarakat.

Saat ini masyarakat Solo justru sekarang ini dibuat bingung ada apa dalam tubuh PDIP itu sendiri. Gibran tetap mendaftarkan diri melalui DPP, sementara PDIP Solo sudah menyatakan tidak membuka penjaringan. Baik dari non struktural partai maupun dari partai, karena memang sudah punya calon yang ditetapkan dalam rapat DPC yang didukung seluruh ranting dan PAC.

"Yang menjadi persoalan adalah ada pepatah Jawa yang mengatakan 'anak polah bopo kepradah' (anak yang berulah ayah yang terkena imbasnya). Bagaimana pak Jokowi bersikap apakah membiarkan saja ataukah justru akan membantu pencalonan Gibran. Ini harus tegas, selama ini pak Jokowi diam dan belum menentukan sikap politiknya terhadap pencalonan anaknya," pungkasnya.