Video aparat kepolisian dan TNI membagi-bagikan bingkisan dan amplop dari Presiden Joko Widodo kepada masyarakat tersebar di media sosial.
- Kodam IV/Diponegoro Siap Berperan Aktif Amankan Pilkada Serentak 2024
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Demak Laporkan Mantan Sekjen DPP Kepada Polisi
- Unggul Quick Count, Relawan Prabowo-Gibran di Jepara Nyaris Tak Percaya
Baca Juga
Hal itu dikecam oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Menurut dia, praktik tersebut kurang beradab.
"Itu cara-cara yang menurut saya kurang beradab," ujar Fadli di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (9/4) seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL
Fadli meminta Jokowi untuk memberi penjelasan alasannya menggunakan aparat TNI dan Polri untuk pembagian bingkisan. Ia juga terganggu dengan pembagian amplop yang dilakukan para pengawal presiden kepada warga di pinggir jalan.
"Bagaimana rombongan presiden membagi-bagi seperti itu. Ada yang bagi entah amplop, entah apa, kelihatan di video itu ya. Itu harus diklarifikasi," tegasnya.
Jokowi mesti memberi penjelasan karena tradisi yang dilakukannya itu dapat merusak harkat pemimpin negara.
"Itu tugasnya RT (rukun tetangga), bukan tugas Paspampres dan Polri. Saya kira ini merusak harkat kepresidenan itu sendiri," ungkapnya. 
- KPU Salatiga Tak Revisi Anggaran Pilkada 2024, Meski BBM Naik
- KPU Kota Pekalongan Pastikan Honor KPPS dan Linmas Sudah Dibayar
- Calon Gubernur Jateng Sudaryono Kukuhkan 120-an Struktur Ranting Gerindra Salatiga
