Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, geram terhadap pemerintah karena menganggap remeh indikasi Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2018.
- Hari ini Pasangan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari PDI-P Akan Daftar KPU
- Labrak Patron Politik, Golkar-NasDem Purworejo Makin Intim, Bahas Koalisi Hingga 20 Tahun Kedepan
- Nana Harapkan Meninggalnya Petugas Pemilu Tidak Terulang Saat Pilkada
Baca Juga
Fahri tidak menganggap sepele tuduhan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tentang keterlibatan aparat Badan Intelijen Negara (BIN), Polri dan TNI dalam politik praktis Pilkada.
Fahri menuntut pemerintah, diwakili oleh Presiden Joko Widodo, menanggapi pernyataan Presiden RI dua periode itu dengan serius.
"Jadi itu yang saya sebal sama pemerintah ini ya. Orang-orang penting ngomong kayaknya dia diam saja. Dia (Jokowi) sibuk kerja katanya, tapi ya enggak boleh begitu (cuek). Jalan pikiran juga perlu di kelola, bukan jalan beton," ungkap Fahri kepada wartawan di Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta, Senin (25/6).
Fahri meminta BIN, TNI dan Polri netral sekaligus transparan. Lembaga-lembaga tersebut juga perlu hati-hati dalam bersikap. Sedangkan mengenai sinyal dari SBY, secara etika harus ditanggapi pemerintah.
"Kalau mantan presiden saja ngomong enggak ditanggapi, bagaimana rakyat biasa yang ngomong? Jadi itu kayak sampah berseliweran, seperti tweet-tweet dan berita-berita dari anonim. Ini kan yang ngomong mantan presiden, secara etis harus dijawab," tutur Fahri.
Saat konferensi pers di Bogor, Sabtu (23/6), SBY mengungkapkan ada aparat BIN, TNI dan Polri yang tidak netral dalam Pilkada.
"Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya bukan hoax. Sekali lagi ini oknum," kata SBY. 
- Nabil Haroen Sebut Pagar Nusa Siapkan Program Strategis Pencak Silat Prestasi
- KPU Batang Tetapkan Faiz Kurniawan-Suyono Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batang Terpilih
- PKB: Seharusnya Ulama Tidak Perlu Dibawa-Bawa Ke Pilpres
