Penegak hukum itu tidak hanya harus adil, tapi harus nampak adil.
- KPU Batang Butuh Rp 77 miliar untuk Pemilu 2024
- Gelar Konsolidasi Partai, Gerindra Solid Menangkan Lilis-Zaeni
- KPU Demak Laksanakan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Dengan Estimasi 2 Hari
Baca Juga
Begitu penilaian Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menanggapi kericuhan yang terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Salemba, Mako Brimob, Depok, Jawa Barat yang terjadi sejak Rabu (dinihari) hingga Kamis pagi tadi.
Ungkapan itu digunakan Fahri untuk menggambarkan bahwa di Mako Brimob memang sudah ada masalah sebelumnya.
"Di antaranya adalah perlakuan istimewa kepada Ahok. Selain itu, ternyata kata Polri justru penyebabnya (kericuhan) lebih sepele, yaitu soal makanan," ujarnya dalam akun Twitter @fahrihamzah, Kamis (10/5).
Awalnya, sambung Fadli, publik diberitahu bahwa pangkal kasus ini adalah ketidakpuasan perlakuan kepada napi khususnya napi teroris. Kemudian isunya berkembang menjadi pemberontakan dari dalam.
"Apapun, korban nyawa ini besar. Ini tidak bisa simpang siur dan harus ada kejelasan. Mustahil tak ada kesalahan," tukasnya seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL
Secara umum negeri ini memerlukan evaluasi proses penyelenggaraan hukum secara menyeluruh. Terutama, Rutan dan Pemasyarakatan.
"Terlalu banyak masalah. Dan terlalu diabaikan. Setelah kejadian kita baru sadar dan menyesal," tukasnya. 
- Perdana Ikut Pemilu, Ustadz Ba'asyir Nyoblos di TPS 54 Ngruki Cemani
- Ketua DPD PKS Karanganyar Sebut Hasil Debat Tentukan Pilihan Masyarakat
- Demokrasi Indonesia Baik-baik Saja, Alumni UI Kritik Guru Besar Yang Terlibat Politik
