- Agus-Nadia Dalam Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada 2024
- Temanggung Peringkat 4 Se-Jawa Tengah Dalam Jumlah Partisipasi Pemilih Pilkada 2024
- Sekilas Mengenal Sang Puteri Yang Naik Tahta
Baca Juga
Hingga menjelang tengah malam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak masih melaksanakan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Tingkat Kabupaten, Minggu (03/03).
Rapat Pleno sejauh ini berjalan dengan lancar tanpa banyak interupsi, namun di awal rapat pleno, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak, Ulin Nuha, menyoroti terkait adanya perselisihan data DPT yang ada di Kecamatan Demak.
“Dari awal kami sudah dilibatkan terkait porses ini, tapi yang ditingkat kecamatan belum terjawab soal perbedaan data itu, sehingga kami pertanyakan forum ini kepada KPU,” kata Ulin kepada RMOLJateng.
Pihaknya mengatakan data DPT yang ada di Kecamatan Demak terdapat perbedaan untuk pemilihan Capres, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.
“Datanya itu berbeda-beda antara presiden dan lainya jadi semuanya tidak sama. Tadi ada sekitar 100 lebih itu yang pemilihan presiden,” ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya berharap proses rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Demak dapat berjalan dengan baik.
“Secara keseluruhan, insyaallah, berjalan baik. Apalagi KPU ini menjadwalkan ini waktunya itu 2 hari berbeda dengan 2019 itu sampai 3 hari. Kami yakin dengan waktu yang sudah dijadwalkan. insyaalah bisa selesai untuk proses rekapitulasi di tingkat kabupaten,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua KPU Demak, Siti Ulfaati, menanggapi dengan membenarkan bahwa ada perselisihan pengguna DPT di Kecamatan Demak.
Ulin menjelaskan bahwa perselisihan/perbedaan data DPT tersebut karena adanya tiga TPS Lokasi Kusus (Loksus).
“Untuk di Kecamatan Demak memang ada perselisihan penggunaan DPT, karena memang di Kecamatan Demak sendiri ada 3 TPS Lokasi Khusus (Loksus) yakni di Rutan dan di Ponpes. Artinya pengguna itu berbeda karena kita sesuaikan untuk alamat KTPnya untuk yang DPTB,” terangnya.
Ia memberi contoh, KTP Si Pemilih beralamatkan di luar Kabupaten Demak, namun untuk pencoblosan dilakukan di Kabupaten Demak.
Pemilih beralamat di Semarang, maka berarti dia dapat mencoblos yang PPWP dan DPD, misalkan dari beda dapil. Nanti dapatnya empat yaitu PPWP, DPD, DPRRI dan DPR Provinsi untuk DPRD Kabupaten, dia tidak dapat. Jadi memang perbedaan pengguna hak DPT itu disesuaikan juga untuk yang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk disesuaikan alamat KTPnya,” pungkasnya.
Rapat Pleno rekapitulasi masih dilanjutkan pada Senin (04/03).
- Normal Selesai Perbaikan, Jalur KA Jakarta-Surabaya Sudah Beroperasi Dapat Dilalui Kereta
- Indeks Integritas Sukoharjo Masuk Zona Hijau Dalam Survei KPK
- Terduga Penganiaya Darso Akan Diproses Polda Jawa Tengah
