Hari Buruh Internasional bertepatan 1 Mei 2024 yang diperingati dengan jalan santai dan hiburan, dinilai sebagai pengalihan isu seakan memperlihatkan kondisi buruh di Kudus sudah kondusif. Padahal, hak-hak yang diterima para buruh masih memprihatinkan.
- Siap Sukseskan Peringatan May Day 2025, Pemkab Tegal Siapkan Sejumlah Acara
- Tuntut Cabut Omnibus Law, Mahasiswa Vs Polisi di Labour Day Semarang
- Salatiga: Pj Wali Kota Terimakasih, Buruh Salatiga Tidak Gelar Demo Labour Day
Baca Juga
Penegasan itu dikatakan Achmad Fikri selaku Koordinator Forum Solidaritas Buruh Kudus (FSBK). Peringatan Hari Buruh Internasional di mata Fikri, haruslah dirupakan aksi unjuk rasa kepada pemerintah. Dengan harapan pemkab melindungi dan memperhatikan para pekerja buruh agar lebih merdeka.
“Meskipun serikat pekerja di Kudus merayakan Hari Buruh dengan jalan sehat bersama Bupati Kudus. Justru hal itu hanya pengalihan pemerintah agar menunjukkan bahwa kesejahteraan buruh sudah berjalan normatif dan tidak ada aksi," ujar Fikri.
Fikri mengajak masyarakat melihat kondisi rill nasib para buruh di Kudus. Ia pun menuding bahwa jalan sehat saat Hari Buruh 1 Mei lalu sebagai pembodohan pihak terkait.
"Kami bersiap mengggelar aksi unjuk rasa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Meski 1 Mei telah berlalu, namun bagi kami tidak ada kata terlambat untuk menggelar aksi unjuk rasa menyuarakan dan menyampaikan aspirasi kaum buruh," terangnya.
Aksi unjuk rasa Forum Solidaritas Buruh Kudus, direncanakan di depan Kantor Bupati Kudus di kawasan Alun-alun Simpang 7 Kudus. Kemudian melakukan long march menuju kantor Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi (Disnakerperinko) dan UMKM Kudus.
Dalam aksinya nanti, Forum Solidaritas Buruh Kudus akan mengajukan sejumlah tuntutan kepada PJ Bupati Kudus. Salah satunya mendesak agar Kepala Disnakerperinkop UMKM Kudus diganti dengan alasan kinerja yang bersangkutan tidak pro rakyat.
"Kami menilai Disnaker hanya fokus terhadap hal-hal fisik yang cuma ada uangnya saja. Seperti pelatihan di balai latihan kerja melalui Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau (DBHCHT) yang dianggarkan 4,6 miliar. Itu hanya ngurusi yang ada uangnya saja," terang Fikri.
Mewakili kaum buruh, Fikri mendesak Pemkab Kudus lebih memperhatikan nasib para buruh. Sebab selama ini, prihatin atas penindasan buruh oleh atasannya sendiri di perusahaan.
"Kita perlu juga menyoroti system outsourcing, ternyata pelaksanaannya masih banyak pelanggaran. Diantaranya pelanggaran jam kerja yang buruk, gaji tidak layak, kesehatan dan keselamatan pekerja yang tidak dipedulikan perusahaan," katanya.
Sementara itu, Kepala Disnakerperinkop UMKM Kudus, Rini Kartika mengaku mempersilahkan pihak-pihak yang tidak puas terkait program-program yang selama ini dilakukan di instansi yang dipimpinnya.
Rini juga sudah mendengar ada rencana unjuk rasa yang ditujukan ke instansi yang dipimpinnya.
“Kami sudah koorperatif dan mengirimkan para kepala seksi (kasi) untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Polres terkait proyek-proyek yang dipermasalahkan pihak lain,” ujar Rini saat dikonfirmasi usai launching pelayanan KB serentak di Djarum Oasis kemarin.
- Siap Sukseskan Peringatan May Day 2025, Pemkab Tegal Siapkan Sejumlah Acara
- Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Tangani Kemiskinan, Ada Beragam Bantuan
- Tuntut Kasus Penembakan Pelajar, Ratusan Massa Mahasiswa Dan Elemen Masyarakat Geruduk Polda Jawa Tengah
