- KP2KKN: Pemkot Semarang Harus Transparan
Baca Juga
Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang bakal menggandeng petani untuk memanfaatkan lahan kosong yang menjadi aset daerah untuk dikelola secara bersama-sama dengan pola bagu hasil.
Menariknya, para petani ini akan mengelola lahan-lahan tersebut secara gratis. Hal ini disampaikan Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu saat kegiatan Penyerahan Sertifikat Tanah dan Peluncuran Sertifikat Tanah Elektronik di Balai Kota Semarang, Senin (4/12).
Menurut Mbak Ita, sapaan akrab Walikota Semarang, upaya ini dilakukan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan tanah yang tidak terpakai.
"Pemanfaatan lahan tidur ini juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan petani di samping menjaga daulat pangan. Saat ini, proses kerja sama itu masih dalam tahap pendataan aset tanah tidur" kata Mbak Ita.
Dia mengklaim, langkah ini sesuai dengan yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap laham mana saja yang bisa dikerjasamakan dengan masyarakat. Termasuk pemanfaatan lahan tidur.
"Kami sedang menginventarisir mana tanah-tanah sensus yang bisa digunakan untuk sewa. Tapi ternyata kalau bagi petani untuk ketahanan pangan, biaya masih tinggi. Sehingga nanti kita alihkan ke Dinas Pertanian untuk model yang bagi hasil,” ujarnya kepada wartawan.
Dirinya mendorong agar Dinas terkait segera melakukan pendataan, sehingga program atau kerja sama ini bisa segera dilakukan.
“Semoga Desember bisa selesai pendataan, sehingga Januari bisa dilakukan kerja sama untuk ketahanan pangan,” paparnya.
Selain membantu para petani, Pemkot Semarang juga berkomitmen mewujudkan pengeluaran sertifikat tanah masyarakat lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Saat ini diakui, jika Pemkot Semarang manjadi nomor satu daerah yang tercepat menyelesaikan program tersebut.
“Sebenarnya kalau PTSL di Kota Semarang tinggal sedikit, jadi mungkin tinggal nol koma sekian persen. Karena kan memang pemkot memberikan hibah untuk pembiayaan yang pra sertifikasi, sehingga nanti mungkin di 2024 lebih concern ke aset pemkot yang lainnya,” terangnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Jateng, Dwi Purnama mengapresiasi kinerja Pemkot Semarang dalam pencapaian program PTSL.
Menurut Dwi bantuan-bantuan Pemkot Semarang untuk program PTSL sangat meringankan beban masyarakat. Dirinya berharap, Pemkot Semarang bisa menjadi percontohan untuk penargetan program PTSL.
“Mungkin untuk daerah lain memang sesuai dengan Inpres (instruksi presiden), tentu saya minta bupati atau wali kota untuk memberikan anggaran ke dalam APBD dan itu dilindungi oleh Inpres. Sehingga bupati atau wali kota bisa berperan, tidak ada masalah. Seperti Kota Semarang atau daerah lain. Itu biaya BPHTB Wali Kota memberikan diskon 40 persen kepada masyarakat. Dan itu termasuk bagian membantu pengentasan kemiskinan extreme,” imbuhnya.
- Mantan Ketua Demokrat Salatiga, Miftahudin Ambil Formulir Calon Wali Kota Atas Nama Pribadi
- 'Dijodohkan' Wartawan Sebagai Yaris Reborn, Faros-Reza Bertemu di Penjaringan Gerindra Salatiga
- Atasi DBD, Gibran: Sementara Itu (PSN)
