- Peringatan Hari Otda Ke-29, Bupati Blora Dorong Tata Kelola Transparan Dan Akuntabel
- Wabup Purbalingga: Bansos Tak Boleh Salah Alamat
- Audiensi ADKASI Dan ADPSI Kepada Dirjen OTDA Kemendagri Demi Perkuat Sinergi Otonomi Daerah
Baca Juga
Temanggung - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah intensifkan patroli pengawasan dan pencegahan politik uang pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Senin (25/11).
Patroli ini menyasar semua desa dan perkampungan dengan melibatkan personel Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ini dilakukan pada masa tenang hingga hari pencoblosan Pilkada 2024 tanggal 27 November mendatang.
"Di masa hari tenang hingga hari pencoblosan, nanti kita intensifkan untuk melakukan patroli pengawasan dan pencegahan aksi politik uang yang dilakukan tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur," kata Ketua Bawaslu Temanggung, Roni Nefriyadi.
Ia mengatakan, dalam patroli ini selain mengedukasi warga, petugas juga memasang stiker anti politik uang di rumah-rumah warga dan papan pengumuman desa, maupun kampung.
"Bawaslu bakal menindak tegas, jika ditemukan praktik-praktik politik uang, pembagian voucher, tebus murah minyak goreng, mau pun sembako," tegasnya.
Di sisi lain, Bawaslu juga telah melakukan identifikasi wilayah yang menjadi fokus dan perhatian serius dengan menerjunkan jajaran Panwaslu kecamatan, pengawas kelurahan dan desa, hingga pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
"Sebagai upaya Bawaslu kita harus maksimal, baik dari sosialisasi, pendidikan politik dan juga melalui stiker, pamflet dan juga di medsos. Harapannya, seluruh masyarakat mengetahui, bahwa di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemberi dan penerima aksi praktik politik uang ini sama-sama terancam pidana penjara dan denda," jelasnya.
Bawaslu Temanggung mengajak peran aktif warga dalam melakukan pengawasan, sekaligus melaporkan dugaan praktik politik uang.
"Di Temanggung ini, indeks kerawanan dalam perhelatan Pemilu (Pemilihan UMum -red), mau pun Pilkada, yang paling tinggi yakni politik uang, kemudian netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa beserta perangkatnya," pungkasnya. 
- NGOPI Berhasil Kuak Rahasia Kecantikan Bersama Dr. Ratih Nuryanti
- Tim Dinparta Dan Satpol PP Serbu Pujasera Demak
- Pedagang Rod As Kadilangu Serbu Jepara Dan Berkolaborasi Emas Dengan Dinparta Demak
