Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat yang dimulai besok harus dilaksanakan seluruh pemerintah daerah dengan taat.
- Pemprov Jateng Jadikan Peringatan Isra Mi'raj Momentum Wujudkan Pemilu Damai
- Batang Jadi Prioritas BNN, Ada Apa?
- Disdukcapil Batang Percepat Rekaman KTP Digital untuk ASN
Baca Juga
Dirinya sudah memerintahkan kepada seluruh bupati/ wali Kota di Jateng untuk ikut dan menundukkan diri pada regulasi tersebut.
Kata dia, tidak boleh ada kepala daerah yang tidak melaksanakan. Sebab, sanksi tegas sudah menanti, mulai teguran lisan, tertulis sampai pemberhentian sementara selama tiga bulan.
"Kita tidak usah bicara zona, pokoknya yang di Jateng semua ikut aturan. Kalau Pemda tidak melakukan sebuah perintah yang sudah diatur dalam regulasi, bisa mendapatkan sanksi," kata Ganjar, Jumat (2/7).
Ganjar menilai, pengalaman di beberapa daerah di Jawa Tengah, ada perbedaan dalam pengambilan keputusan. Ada satu daerah yang mengatur ketat, namun daerah sebelahnya justru melonggarkan.
Dia menegaskan, tidak boleh lagi ada cerita-cerita seperti ada kepala daerah yang membuat aturannya sendiri yang tidak sesuai dengan aturan pusat.
"Umpama di satu daerah tempat wisata tutup, tapi daerah sebelahnya justru memperbolehkan. Kan rakyat berbondong-bondong ke daerah yang membuka itu, pulang ke daerah asal membawa penyakit. Tidak bisa lagi seperti itu terjadi," tegasnya.
Ganjar mengatakan akan mengamankan pelaksanaan PPKM Mikro Darurat di Jateng. Dengan begitu, harapannya target penurunan penyebaran kasus bisa tercapai.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan mulai PPKM Mikro Darurat pada 3 Juli besok. Sebanyak 122 kabupaten/ kota di Jawa Bali baik dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 3 menjadi target sasaran kebijakan itu. 
- Sekda Salatiga Keluarkan Surat Edaran, Imbau ASN Ulurkan Bantuan Banjir Demak
- Sembilan Pejabat Karanganyar Lolos Administrasi Seleksi Calon Sekda
- Duta Genre, Ujung Tombak Pemkot Magelang Wujudkan Keluarga Berencana
