Pasca penetapan tersangka Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menemui Wabup Banjarnegara Syamsudin dan para pejabat setempat, Senin (6/9).
- Puluhan Ulama Jateng Doakan Ganjar Pranowo di Maulid Diba Masjid Unwahas
- Ganjaran Buruh Berjuang Bekali Kaum Buruh Pelatihan Medsos Untuk Tingkatkan Bisnis
- Gubernur Jateng Pastikan Pengecekan Keamanan Jalur Kereta Segera Tuntas
Baca Juga
Kepada para pejabat di Pemkab Banjarnegara, Ganjar meminta semua pejabat tetap melayani masyarakat. Peristiwa penangkapan Bupati Banjarnegara oleh KPK tidak boleh mengganggu pelayanan pada masyarakat.
Selain itu, Ganjar juga meminta seluruh pejabat Banjarnegara untuk berubah. Kejadian yang telah menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum untuk mereformasi diri.
"Apakah panjenengan siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli, gratifikasi dan korupsi. Setuju apa tidak?" tanya Ganjar pada seluruh pejabat yang ada di tempat itu. Semuanya serentak menjawab setuju.
"Baik kalau begitu nanti saya dampingi. Banjarnegara harus maju. Ayo kita selamatkan Banjarnegara," ucapnya.
Ganjar mengatakan, peristiwa yang menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum pejabat dan seluruh ASN mereformasi diri. Dalam pengarahannya, Ganjar juga sudah memberikan petunjuk dan langkah-langkah agar Banjarnegara terhindar dari kejadian serupa di masa yang akan datang.
"Ayo politik anggarannya digitalkan. Kalau sulit nanti kita dampingi. Semua harus elektronik. Saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN. Wajib termasuk DPRD-nya," jelasnya.
Ganjar juga meminta unit pengendali gratifikasi harus dikelola. Selain itu, ia juga mengusulkan agar menggandeng KPK dalam rangka Korsupgah di Banjarnegara.
"Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan. Maka ini momentum untuk mereform diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Di dalam harus transparan, akuntabel dan berintegritas. Sikat semua pungli, nggak boleh ada lagi setoran-setoran," tegasnya.
Ganjar juga meminta Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran. Tujuannya agar didapatkan anggaran untuk menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) agar para ASN tidak melakukan korupsi.
"Saya juga meminta agar medsosnya diaktifkan, supaya masyarakat mudah berkomunikasi. Saya lihat medsosnya Banjarnegara ini nggak aktif, hanya BPBD-nya yang aktif. Sekarang eranya sudah digital, kita mesti go digital dan semuanya saya minta membuka diri," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin mengatakan, warga Banjarnegara sudah menunggu pembinaan dari Ganjar. Upaya penataan pemerintahan Banjarnegara yang periodenya kurang dari sembilan bulan harus dilakukan dengan baik.
"Kami sudah menunggu lama pembinaan dari Pak Gubernur di sisa masa jabatan yang sekitar sembilan bulan lagi. Sesuai perintah Pak Ganjar, kami tidak akan main-main dengan proyek, jual beli jabatan dan hal-hal yang berkait dengan korupsi, nepotisme dan konspirasi. Kami semua sudah sepakat, kami akan melaksanakan itu," tegasnya. 
- Ganjar Targetkan Minimal 70 Persen Suara di Yogyakarta
- Ganjar Ajak Seluruh Masyarakat Selamatkan Demokrasi
- Ganjar Temui Gus Mus di Rembang
