Ironis: Pemerintah Menggemakan Makan Bergizi Gratis, Peternak Susu Malah Menangis

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Dan Didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menghadiri Rapat Kerja Dengan Komisi IV DPR-RI, Selasa (05/11). Dokumentasi
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Dan Didampingi Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menghadiri Rapat Kerja Dengan Komisi IV DPR-RI, Selasa (05/11). Dokumentasi

Jakarta - Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amram Sulaiman, dalam rapat kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Jakarta, Selasa (05/11) mengungkapkan bahwa Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program makan bergizi gratis dan kebutuhan susu regular.

Dalam paparannya tersebut juga menjelaskan akumulasi impor 1 juta ekor sapi ini (2025-2029), dilakukan untuk memenuhi kebutuhan susu 8.5 juta ton. Kebutuhan tersebut terbagi atas susu reguler sebanyak 4.9 juta ton dan kebutuhan untuk program makan bergizi gratis sebesar 3.6 juta ton

Amran juga menambahkan bahwa ada 55 perusahaan yang akan menjadi pelaksananya.

Sementara, kabar menghangat di media sosial, keresahan peternak sapi yang harus membuang susu mereka. Realita keterpurukan peternak sapi ini terjadi karena pembatasan kuota susu dari Industri Pengolahan Susu (IPS). “Selama ini, memang kontrol dari pemerintah kurang. Kran impor pun dibuka dan tidak ada pajak untuk susu itu, jadi mereka bisa bebas melakukan impor," ujar Bayu salah satu peternak/pengepul susu yang tinggal di Pasuruan, Jawa Timur.

Harapannya, pemerintah akan menjalankan komitmennya untuk mengutamakan hasil panen masyarakat. Karena berkaitan dengan harkat hidup kebutuhan masyarakat, maka produk susu dalam negeri seharusnya berasal dari peternak dalam negeri.

“Jangan sampai produk impor dijalankan tetapi hasilnya dijual di Indonesia. Masyarakat kita dapat apa, ‘kan gitu,“ jelas Bayu.

Hal serupa disampaikan Sriyono, serorang peternak/pengepul dari Boyolali, Jawa Tengah yang menyatakan bahwa alasan pabrik menolak juga bukan karena kualitas. Karena sampai saat ini kualitas susu lokal dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga mereka berasumsi bahwa pembatasan kuota disebabkan adanya impor susu. Untuk itu mereka berharap pemerintah membatasi impor dan industri  pengolahan susu (IPS) lebih mengutamakan produk susu lokal.

Kepala Dinas Peternakan (Disnakan) Boyolali, Lusia Dyah Suciati, berjanji akan menyampaikan keluhan atas permasalahan peternak sapi Boyolali yang dikenal sebagai Kota Susu di Jawa Tengah ini kepada Pemerintah Pusat. Katerangan ini disampaikan ketika menerima kedatangan perwakilan peternak/pengepul sapi Boyolali, Jumat (08/11) di kantornya.