Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto menepis tudingan
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien yang menyebut pengelolaan sumber daya
alam (SDA) di era Jokowi lebih pro asing.
- Ramai Di Medsos, Penolakan Jalan Sehat HUT GBI Karangalit Salatiga
- Pemkab Demak Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir
- Agustina Wilujeng Siap Putus Tradisi Pemkot Semarang
Baca Juga
Menurut Dito, tudingan Amien itu keliru. Kata politisi senior Partai Golkar ini, pengelolaan SDA era Jokowi sudah banyak kemajuan dibanding pemerintahan sebelumnya. Saat ini, pengelolaan SDA semakin mengokohkan peran nasional.
"Peran nasional makin meningkat sejak kepemimpinan Presiden Jokowi," ucapnya di Jakarta, Senin (11/6) dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL
Dia lalu merinci bukti keberpihakan Jokowi dalam pengelolaan SDA bagi kepentingan nasional. Pertama, memberikan pengelolaan Blok Mahakam, ladang gas raksasa, ke PT Pertamina mulai 2018. Pertamina menggantikan kontraktor asing, Total Indonesie dan Inpex Corporation.
"Produksi gas dan minyak Pertamina langsung meningkat pascapengalihan Blok Mahakam. Selain Mahakam, Pemerintah juga memberikan sejumlah blok migas strategis lainnya ke Pertamina," paparnya.
Kedua, penggunaan gas bumi dalam negeri semakin meningkat. Ekspor gas alam cair (LNG) semakin menurun untuk selanjutnya diproritaskan ke dalam negeri. Produksi LNG dari Kilang Bontang (Kalimantan Timur) dan Tangguh (Papua), yang sebelumnya diekspor, kini diprioritaskan ke dalam negeri.
"Demikian pula produksi ladang gas Masela, diarahkan ke dalam negeri, termasuk untuk pengembangan Maluku dan NTT," ujarnya.
Ketiga, memaksa Freeport Indonesia memberikan bagian lebih besar ke negara. "Presiden Jokowi memberikan instruksi sendiri untuk mengambil alih mayoritas saham Freeport," katanya.
Keempat, sejumlah smelter logam mineral, khususnya nikel dan bauksit, telah dibangun. Pembangunan ini akan meningkatkan nilai tambah bahan tambang, yang sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah. Kelima, tidak lagi mengekspor minyak mentah bagian negara. Seluruh minyak tersebut untuk kebutuhan dalam negeri. Ekspor minyak mentah dari Indonesia hanya porsi bagi hasil kontraktor asing yang memang dibayar dengan minyak mentah dan jumlahnya kecil.
Keenam, proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt akan menghasilkan listrik untuk menggerakkan industri dalam negeri dan meningkatkan penggunaan batubara domestik sekaligus mengurangi ekspor. Ketujuh, perjanjian antara PT Bukit Asam dengan Pertamina, Pupuk Indonesia, dan PT Chandra Asri untuk mengembangkan industri petrokimia berbasis batubara akan meningkatkan penggunaan batubara di dalam negeri secara signifikan.
"Itu adalah bukti pada era Jokowi telah terjadi peningkatan porsi pemanfaatan energi di dalam negeri, bertambahnya kemandirian pengelolaan oleh badan usaha nasional, dan meningkatnya nilai tambah pengelolaan industri energi dan pertambangan di dalam negeri," tandasnya Dito.
- Lepas Pemudik dari Jakarta, Ini Pesan Wabup Dion Agasi
- 12 Desa di Jepara Didalami Inspektorat Terkait Laporan Keuangan
- Pamerkan Capaian Salatiga, Yasip Harapkan Input Atas Studi Lapangan Peserta PKP
