Kondisi politik dunia yang sarat perubahan menuntut anak bangsa bersama-sama tidak sekadar berjuang mewujudkan ketahanan pangan, namun harus mewujudkan kedaulatan pangan.
- 300 ODKB Terima Bantuan Sosial dari Pemkab Purbalingga
- Patung Bung Karno Ke-4 Di Semarang Diresmikan Megawati, Hendi Ucapkan Terima Kasih
- Sidak Bangunan Pasar Legi, Gibran dan KemenPUPR Dicurhati Pedagang
Baca Juga
"Memaknai dinamika peran Indonesia dalam konstelasi ekonomi dan politik dunia, diperlukan jaminan agar upaya pemulihan ekonomi nasional, jaminan ketahanan pangan dan energi, bisa terlaksana dengan baik," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, Rabu (8/6).
Menurut Lestari, optimisme untuk mewujudkan kedaulatan pangan harus terus dibangun lewat penerapan langkah-langkah strategis agar mampu mengakselerasi pencapaian tersebut.
Rerie, sapaan akrab Lestari, mengutip pernyataan Bung Karno, saat peletakan baru pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada 27 April 1957, yang menegaskan bahwa persoalan pangan adalah persoalan hidup matinya suatu bangsa.
Rerie menilai, pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina berdampak meningkatnya ancaman pada sektor vital setiap negara, termasuk sektor pangan nasional.
Mengantisipasi dampak tersebut, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, membutuhkan gerak bersama, searah dan tanpa kompromi untuk menjawab tantangan itu.
Apalagi, tambahnya, pandemi juga menyasar ketahahan suatu negara dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan.
Kondisi itu, jelas Rerie, harus disikapi dengan kebijakan dan langkah yang tepat dari Indonesia yang berada dalam geopolitik dunia, sehingga menuntut tetap meningkatkan komitmen kita pada prinsip-prinsip non-blok dalam menyikapi perubahan politik dan ekonomi dunia saat ini.
Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto menilai saat ini dunia menghadapi potensi perang di bidang rantai pasok di era geo 5 yang mengedepankan kekuatan cyber dan artificial intelegence dalam pelaksanaannya.
Namun, jelas Andi, hingga saat ini Indonesia hanya mengandalkan hubungan antar negara ASEAN dan bilateral dalam menghadapi perubahan geopolitik yang kompleks.
Andi menyarankan, agar bangsa ini segera mengedepankan green dan blue policy di sektor lingkungan dan laut dalam membangun negeri ini.
"Bila kebijakan itu tidak diterapkan, pada 2050 Indonesia akan menghadapi masalah besar," ujarnya. 
- MPR RI : Ketatkan Kembali Pengawasan Prokes Jelang Libur Akhir Tahun
- Soal Limbah Ciu, Ganjar: Sudah Diberi Teguran Keras, Ini Menantang Pemerintah
- Optimalkan Pemanfaatan Asset Recovery, KPK Hibahkan Aset Terpidana Korupsi Kepada TNI AU Senilai Rp30 Miliar
