Kota Semarang Terus Genjot Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kota Semarang saat ini mulai digenjot lagi, usai Kota Semarang masuk Level 2 PPKM Darurat. Pasalnya, setelah masuk Level 2, banyak sektor usaha yang sudah mulai beroperasi kembali dibandingkan saat masih berada pada Level 4 lalu. Imbas dari PPKM tersebut memang sangat dirasakan, Kota Semarang sendiri bahkan mengalami defisit hingga Rp 400 Miliar.


Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman menyampaikan hal tersebut dalam pembahasan anggaran perubahan belum lama ini dan diketahui pendapatan Pemkot Semarang sebesar Rp 5 Triliun lebih. 

Hal ini terjadi karena beberapa sektor potensial misalnya retribusi, pajak hiburan, dan lainnya terimbas cukup besar.

"Kerangka pendapatan yang dibahas dalam anggaran perubahan kemarin ada kekurangan sebesar Rp 400 miliar karena adanya pandemi dan beberapa sektor pendapatan terimbas sehingga tidak maksimal,” kata Pilus, sapaan akrabnya, kepada RMOLJateng, Jumat (8/10).

Pilus menyebutkan dalam masa PPKM darurat hingga PPKM Level 4 kemarin ada banyak sektor usaha yang terkena imbas dan harus dilakukan penutupan sementara. 

Untuk itulah, pendapatan dari sektor-sektor tersebut misalnya saja sektor retribusi, pajak hotel, hiburan ataupun restoran bisa dibilang sangat kecil. Pemkot hanya mengandalkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai andalan pendapatan.

"Karena PBB ini kan pasti, jumlahnya nggak berubah dan bisa diharapkan. Alhamdulillah kemarin bisa dimaksimalkan, adanya keringanan dan diskon merangsang masyarakat sukarela membayar pajak,” imbuhnya.

Menurunnya sumber anggaran ini, lanjutnya, berimbas pada dilakukannya refocusing anggaran ke organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kota Semarang. 

Tapi, pihaknya optimis nantinya pendapatan daerah Kota Semarang akan kembali normal karena sudah banyak sektor usaha yang mulai buka pada PPKM kali ini.

"Saat ini kan angka Covid-19 mulai turun, perekonomian mulai bangkit dan kita sudah ada di Level 2. Harapannya tentu pendapatan dari sektor restoran, hotel, retribusi dan parkir bisa meningkat dan dimaksimalkan,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengakui dalam APBD perubahan kemarin ada penurunan pendapatan sebesar Rp 300 sampai 400 miliar. Namun penurunan tersebut tidak separah tahun 2020 lalu uang mencapai Rp 800 miliar.

"Karena ada kekurangan, kita harus sesuaikan program-program mana yang menjadi prioritas dan mana yang bisa ditunda, agar tidak defisit,” kata Hendi.

Pihaknya pun saat ini fokus untuk menyelesaikan penurunan pendapatan yang terjadi, dengan memaksimalkan sektor pendapatan yang saat PPKM Darurat dan Level 4 kemarin belum maksimal. 

"Turunnya tidak separah tahun 2020, pendapatan kemarin masih di angka Rp 5 triliun sekian,” pungkasnya.