- Religiusitas Zaman Gelap
- Rekonstruksi Budaya
Baca Juga
Apakah gerakan masyarakat sipil sebagai kontrol kekuasaan tetap menjaga marwahnya pada masa kekuasaan Prabowo-Gibran? Gerakan ini dilakukan masyarakat sipil untuk melancarkan kritik kekuasaan. Mereka menuntut rekonstruksi budaya politik pemerintah agar menemukan alur yang strategis, untuk melenyapkan penyimpangan kekuasaan. Mereka menuntut kekuasaan yang bersih berwibawa. Tidak sekadar meneruskan budaya politik pemerintahan sebelumnya.
Pada mulanya gerakan masyarakat sipil merupakan suatu kesadaran tokoh-tokoh intelektual, mahasiswa, yang berkembang sebagai kontrol kekuasaan. Kesadaran ini muncul dalam diri tokoh yang tampil sebagai agen pembaru sosial-politik. Tentu saja gerakan ini bertujuan memberdayakan masyarakat sipil terhadap sebuah rezim yang sedang berkuasa, karena kepentingan mencipta demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Betapa dahsyat mobilitasnya. Ingat, keruntuhan rezim Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba) di Indonesia bermula dari gerakan masyarakat sipil.
Pascareformasi 1998, gerakan masyarakat sipil dilakukan untuk menciptakan iklim yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian. Gerakan masyarakat sipil membawa peluang untuk meningkatkan potensi dan kekuatan masyarakat. Mereka yang berekspresi dalam gerakan masyarakat sipil memanfaatkan sumber daya manusia. Tentu pemberdayaan sumber daya manusia itu dilakukan dengan menciptakan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan cita-cita luhur pemerintah. Gerakan buruh, gerakan wanita, gerakan lingkungan, dan gerakan perdamaian, membuka peluang bagi kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
Gerakan masyarakat sipil pascareformasi 1998 di Indonesia sebenarnya telah membawa bentuk pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan pemilu, walaupun diwarnai dengan politik uang, tetapi telah membawa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Setidaknya kini kita menikmati ruang pers yang terbuka dan diberlakukan multi partai dalam pemilu. Terjadi rotasi kekuasaan sehingga pusat kekuasaan tidak dipegang salah satu tokoh dan keluarganya. Terbuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk lebih aktif dan berpartisipasi dalam politik. Rotasi kekuasaan bertujuan agar pemimpin tidak memegang jabatan kekuasaannya seumur hidup.
Hak dasar warga negara lebih terjamin sejak reformasi 1998. Telah terbuka kebebasan untuk berpendapat, mengikuti pemilu, dan berkembanglah kebebasan pers. Rekrutmen politik dilakukan secara terbuka. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi setiap warga negara agar dapat menduduki jabatan dalam bidang politik. Indonesia telah digolongkan sebagai rezim demokrasi karena berhasil menyelenggarakan pemilihan umum dengan baik. Kehidupan masyarakat pada masa pascareformasi mengalami banyak perubahan, terutama di bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan pendidikan.
Lalu, bagaimana proses kepemimpinan berkembang dalam pemerintahan Prabowo-Gibaran? Dalam survei 100 Hari Pelaksanaan Pemerintahan Prabowo-Gibran, tingkat kepuasan publik mencapai 80,9%. Mayoritas masyarakat mengungkapkan apresiasi mereka terhadap kinerja pemerintahan saat ini. Dapat dikatakan tingginya derajat kepuasan publik yang diekspresikan dalam 100 hari permerintahan Prabowo-Gibran cukup istimewa. Sepanjang sejarah survei opini publik, baru pada kesempatan kali ini tercatat apresiasi tinggi. Pola kepemimpinan dan hasil kerja yang dijalankan pemerintah dalam 100 hari yang berorientasi pada rakyat menunjukkan ketegasan karakter dan sikap presiden. Tingkat kepuasan publik merupakan hasil dari langkah presiden merefleksikan rekonstruksi budaya politik yang dilakukannya, sebagaimana pernah saya tulis dalam kolom ini.
Tentu, tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tidak memadamkan peran gerakan masyarakat sipil. Kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dilancarkan agar segera mengembalikan daya beli kelas menengah yang merosot dan mengalami pemiskinan sosial. Potensi kelas menengah terdidik yang mengalami pemiskinan sosial untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah cukup terbuka, jika dibiarkan berlarut-larut. Mereka berpeluang untuk melancarkan delegitimasi politik terhadap pemerintah.
Pemerintah Prabowo-Gibran mesti tanggap terhadap gerakan masyarakat sipil kelas menengah terpelajar. Pemerintah perlu membuka strategi untuk mengatasi kesenjangan sosial, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia sebagaimana pernah dijanjikan pada masa kampanye. Bukankah masyarakat sipil senantiasa menampakkan marwahnya pada saat pemerintah terjangkit krisis kekuasaan? 
S. Prasetyo Utomo, sastrawan, doktor Ilmu Pendidikan Bahasa Unnes.
- NGOPI Berhasil Kuak Rahasia Kecantikan Bersama Dr. Ratih Nuryanti
- Tim Dinparta Dan Satpol PP Serbu Pujasera Demak
- Pedagang Rod As Kadilangu Serbu Jepara Dan Berkolaborasi Emas Dengan Dinparta Demak
