Sebentar lagi Kota Semarang akan punya hajatan pemilihan wali kota atau Pilwalkot. Momen ini bisa menjadi sarana masyarakat menentukan sendiri pemimpin mereka dalam pemerintahan.
- Paslon Respati-Astrid Blusukan Serap Aspirasi Warga Solo
- Perpanjangan Pendaftaran Paslon Bupati Sukoharjo, Tidak Ada Pendaftar
- Menanti Perang Ide Andika Perkasa Vs Ahmad Lutfi Di Pilgub Jateng 2024
Baca Juga
Pemimpin kelak tentu akan diharapkan membawa arah kemajuan di dalam berbagai hal di Semarang. Sehingga, masyarakat kemungkinan bakal menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya demi mempunyai pemimpin sesuai harapan.
Peribahasa tepat untuk gambarkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Pilwakot Semarang, mau dibawa kemana Semarang?. Bisa jadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan juga, lalu seperti apa kira-kira?
Pengamat Politik Universitas Diponegoro, Dr Teguh Yuwono, mengatakan pemimpin dipercaya atas pilihan masyarakat punya tanggung jawab besar memajukan daerahnya, juga untuk Semarang. Siapa pun nanti pemimpinnya, dialah pasti yang terbaik karena mendapatkan dukungan masyarakat.
"Silahkan pilih siapa pun, inilah makna demokrasi. Ajang pemilihan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menentukan pilihan sesuai dirinya. Memilih pemimpin bisa melihat dari prestasinya, atau suka dengan sosoknya. Yang penting, jangan cuma ikut-ikutan orang lain kan seharusnya tak kenal maka tak sayang. Sehingga, masyarakat harus pintar dan cerdas dalam memahami secara dalam setiap calon," kata Teguh, Senin (29/07).
Menurut Teguh, tantangan ini akan dikembalikan lagi ke pemimpin terpilih hasil Pilkada Serentak besok. Pemimpin pilihan rakyat juga dalam menjalankan tugasnya pegangan atau landasan kerjanya seharusnya berkaca harapan masyarakat.
Hal ini, kata Teguh, termasuk dalam tanggung jawab demi janji sewaktu meminta dukungan. Oleh karena itulah, masyarakat pun punya hak memaksa pemerintah terbuka dan jujur melibatkan warganya di dalam roda pemerintahan.
"Poin ini paling penting, pemerintah sekarang bukan lagi eranya politik bungkam atau tertutup dalam menyusun kebijakan dan sebagainya termasuk anggaran. Pasti harapan masyarakat, pemerintah bisa meminta masukan atau dengan serius melibatkan masyarakat aktif di dalam pemerintahan. Pemerintah yang jujur dan bertanggung jawab terhadap rakyat, dambaan sekali. Jadi, ada semacam jembatan antara masyarakat dan pemerintahan," terang Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. 
- PON XXI: Jateng Sumbang Dua Medali Perunggu Dari Drumband
- Jelang Pilkada 2024, Polres Wonosobo Gelar Patroli Skala Besar
- PHK Massal Ribuan Buruh Di Jawa Tengah
