Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi kelima Open Government (OGP) Global Summit 2018.
- 4 TPS Di Kabupaten Magelang Gelar Pemungutan Suara Ulang
- 146 Calon PPK Pemilu 2024 Kota Salatiga Lolos Administrasi
- Surat Suara DPR RI untuk Pemilu 2024 Tiba di Gudang KPU IPHI Demak
Baca Juga
Acara yang berlangsung di Tbilisi, Georgia, pada 16 hingga 18 Juli 2018 ini dihadiri delegasi dari 96 negara terdiri dari perwakilan pemerintah, parlemen, peneliti, akademisi dan aktivis masyarakat sipil yang bergerak dalam isu anti korupsi, keterbukaan dan pelayanan publik.
Moeldoko menjelaskan forum ini sangat penting karena menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah terutama dalam mewujudkan keterbukaan dan percepatan perbaikan pelayanan publik.
"Apalagi kita sudah satu dekade ini memiliki UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik," papar Moeldoko dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Selasa (17/7).
Pada forum multilaretal ini Indonesia duduk sebagai Dewan Pengarah untuk periode 2015-2018. Ikut mendampingi Kepala Staf adalah Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho. Hadir di antara delegasi Indonesia adaah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Sementara itu mayoritas delegasi hadir dari perwakilan berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch, TIFA, Indonesian Parliamentary Centre, MediaLink, Hivos, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, dan Publish What You Pay Indonesia.
Rangkaian acara dimulai sejak Senin (16/7), ketika Moeldoko menghadiri courtesy meeting dengan Menteri Hukum Georgia Thea Tsulukiani, yang merupakan penyelenggara utama inisiatif Open Government di Georgia.
Hari ini, Moeldoko dijadwalkan menghadiri pertemuan Dewan Pengarah OGP pada 17 Juli 2018.
Dalam pertemuan itu Moeldoko menyatakan, bahwa Kantor Staf Presiden bersama Bappenas, Kementerian Luar Negeri dan organisasi masyarakat sipil bertugas memastikan penerapan prinsip keterbukaan melalui inisiatif Open Government di Indonesia.
Moeldoko memaparkan, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah penguatan bagi masyarakat sipil, di antaranya mempromosikan keterbukaan informasi, meningkatkan partisipasi publik, serta menekankan respon pemerintah dalam pemenuhan aspirasi publik.
"Memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang efektif merupakan tugas yang harus dijalankan pemerintah dalam upaya membangun kepercayaan dari warganya," ujar Moeldoko.
Diuraikan berbagai langkah komitmen pemerintah untuk memenuhi pelayanan publik, terutama terkait pemenuhan informasi di antaranya dengan membuat ‘LAPOR’ sebuah sarana terintegrasi nasional yang menampung berbagai keluhan dan masukan masyarakat, terutama terkait program pembangunna dan pelayanan publik.
"Kami juga tengah menyusun regulasi terkait tata kelola layanan informasi digital, seperti e-Government dan Satu Data, yang bertujuan meningkatkan kualitas informasi yang diproduksi pemerintah," kata Moeldoko.
Di Tbilisi, mantan Panglima TNI ini juga berkunjung ke Public Service Hall, yang merupakan layanan satu atap pemerintah Georgia. Layanan satu atap ini sudah mulai diadopsi di Indonesia melalui hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.
"Kantor Staf Presiden siap memperluas cakupan MPP bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," demikian Moeldoko.
- Santuy dan Santunnya Prabowo Subianto, Buat Pilpres 2024 Riang dan Dekatkan Gen Z
- Anies Nyapres Perkuat Curiga Gagal Realisasi Rumah DP Nol Persen
- Wali Kota Semarang-Forkopimda Sepakati Pemilu Damai
