Semarang - Pemerintah biasanya menjalankan kebijakan program mudik gratis. Sarana bagi masyarakat sering dimanfaatkan untuk pulang ke kampung halaman ketika Lebaran.
- Peringatan Hari Otda Ke-29, Bupati Blora Dorong Tata Kelola Transparan Dan Akuntabel
- Wabup Purbalingga: Bansos Tak Boleh Salah Alamat
- Audiensi ADKASI Dan ADPSI Kepada Dirjen OTDA Kemendagri Demi Perkuat Sinergi Otonomi Daerah
Baca Juga
Namun, kabarnya seiring efisiensi 2025 ini, program tersebut ditiadakan demi memangkas anggaran keuangan negara.
Selama ini program itu begitu diandalkan masyarakat kelas menengah ke bawah untuk dapat mudik berlebaran di kampung halaman masing-masing.
Menanggapi hal itu, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai hal tersebut seperti melarang masyarakat miskin untuk bisa mudik.
"Sayang sekali pemerintah tahun ini tidak menyediakan anggaran untuk mudik gratis. Kita tentu berharap agar Menteri Perhubungan tetap meminta ke Presiden serta Menteri Keuangan agar anggaran tetap ada untuk Program Mudik Gratis," kata Djoko, Minggu (02/03).
Jika pemerintah jadi tidak menyediakan anggaran untuk program itu, lanjut Djoko, artinya masyarakat harus mudik dengan biaya sendiri.
Pengamat Transportasi dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Djoko Setijowarno pun menyayangkan keputusan pemerintah jika benar-benar tidak menyiapkan Program Mudik Gratis untuk Lebaran 2025 ini.
Menurutnya, semestinya pemerintah tetap mengutamakan anggaran keselamatan di Kementerian Perhubungan tanpa ada sangkut pautnya dengan efisiensi, mengingat kebijakan itu akan merugikan masyarakat.
"Semoga itu wacana saja, jika ternyata anggaran ditiadakan maka akan merugikan masyarakat. Selama ini, masyarakat mengikuti Mudik Gratis tiap tahun terus meningkat jumlahnya. Program ini dinilai sangat membantu masyarakat dan berhasil menekan angka kecelakaan selama arus mudik dan balik," terang Djoko.
Menyikapi rencana pemerintah menerapkan diskon tarif tol dan tiket pesawat menghadapi mudik, Djoko menyebut, hal tersebut belum jadi jaminan, sebab tidak dapat seluruhnya dirasakan oleh masyarakat, utamanya kelas menengah ke bawah.
Menurut Djoko, tentu saja masyarakat akan harap-harap cemas mengenai kebijakan tersebut. Meski misalnya tetap ada Program Mudik Gratis yang diselenggarakan instansi-instansi tertentu di luar program utama pemerintah.
"Belum tau seperti apa nanti, tetapi sejauh ini beberapa BUMN penyelenggara mudik masih keberatan dengan efisiensi tersebut. Anggaran biasanya 'kan juga dari Kementerian Perhubungan. Tetapi kalau jadi ada efisiensi, tentu akan berdampak dan kemungkinan besar BUMN juga akan mendukung kebijakan pemerintah," kata Djoko. 
- NGOPI Berhasil Kuak Rahasia Kecantikan Bersama Dr. Ratih Nuryanti
- Tim Dinparta Dan Satpol PP Serbu Pujasera Demak
- Pedagang Rod As Kadilangu Serbu Jepara Dan Berkolaborasi Emas Dengan Dinparta Demak
