Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta kepada Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan ulang hak keuangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
- Ini Alasan KH Achmad Chalwani Nawawi Dukung Yophi-Lukman
- Jelang Pilkada Kudus, Sam'ani-Bellinda Makin Agresif Dongkrak Elektabilitas Pikat Simpati Warga
- Partai Nasdem Beri Rekomendasi Edi Sayudi Maju Calon Bupati Demak
Baca Juga
Hal ini mengingat kondisi negara sedang genting karena minimnya anggaran negara dalam poster APBN 2018. Ditambah utang negara yang mencapai Rp 4 ribu triliun.
"Lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk program pengentasan kemiskinan atau bantuan modal usaha bagi masyarakat yang kurang mampu, itu jauh lebih produktif. Belum lagi beban APBN kita cukup besar dan ditambah dengan hutang luar negeri yang semakin tinggi," ujar Bendahara Umum PB HMI Taufan Tuarita melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (3/6).
Ia juga mengatakan bahwa gaji yang diterima oleh Megawati memang tidak seberapa bagi pemerintah, namun tidak bagi masyarakat kecil.
"Pasalnya subsidi untuk masyarakat kecil di era Presiden Jokowi banyak yang dikurangi. Itulah yang membuat masyarakat semakin terluka dengan gaji presiden ke 5 tersebut," jelasnya seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL
PB HMI juga mendesak pada Presiden Jokowi untuk bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai kepala negara yang baik.
Ia menambahkan, kebijakan Presiden Jokowi selama ini tidak mencerminkan nawacita ataupun semangat revolusi mental.
"Seharusnya masyarakat dapat merasakan dampak atas kebijakan pemerintah, tapi nyatanya melenceng jauh dari cita-cita berbangsa dan bernegara," pungkas Taufan. 
- Ilyas Akbar-Tri Haryadi Siap Bangun 1.000 Sumur Secara Bertahap
- Solidarity Biker Indonesia Dukung Kapolda Jateng, Ahmad Lutfi, Untuk Jadi Gubernur
- 112 ODGJ Ikut Pemilu, Griya PMI Solo Jadi TPS Istimewa
