Konsistensi pemerintah daerah mewujudkan kabupaten/kota ramah anak harus ditingkatkan agar proses pembangunan generasi muda dapat menghasilkan anak bangsa yang tangguh dan berkarakter kebangsaan yang kuat.
- MPR RI : Perpanjangan PPKM Level 4 Tuntut Komitmen Pemerintah Daerah
- Hendi Resmi Tutup Festival HAM 2021
- Gerakan Tabung Oksigen (GTO) Gratis Merambah Kota Solo Bekerjasama Dengan PMI
Baca Juga
"Saya prihatin dengan terjadinya tawuran remaja di sejumlah daerah di saat Ramadan, sejumlah pihak terkait harus mengambil langkah segera mengatasi kondisi tersebut hingga akar masalahnya," kata Wakil Ketua MPR RI, koordinator bidang penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/4).
Sepanjang Ramadan tahun ini sebanyak 367 remaja di Kota Depok, Jawa Barat ditangkap karena tawuran. Peristiwa yang sama juga terjadi di sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan Tangerang, Banten.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyinggung soal komitmen sejumlah daerah untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).
Lestari menilai, sejumlah peristiwa tawuran itu terjadi karena ada beberapa faktor pendorong antara lain pemenuhan hak sipil anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus bagi anak, yang belum memadai.
Rerie sapaan akrab Lestari berpendapat upaya agar anak dan remaja di daerah mendapatkan hak-haknya dalam proses tumbuh berkembang mereka, menjadi tanggung jawab para pemangku kepentingan di setiap daerah.
Apalagi, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program KLA di Indonesia.
Program KLA adalah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Maraknya sejumlah tawuran yang melibatkan remaja di sejumlah daerah, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus menjadi alarm bagi para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah agar fokus dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak di setiap daerah di Indonesia.
Menurut Rerie, upaya mewujudkan KLA di setiap daerah di Indonesia merupakan bagian penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tanah air. 
- Satpol PP Kota Semarang Berbagi Keberkahan Ramadhan
- Sido Muncul Buka Kios Sehat Natural di RSUD Bung Karno Solo
- Dorong Transisi Energi, Dirjen Migas Resmikan SPBG Pertamina Kaligawe Berkapasitas 30 Ribu LSP Per Hari
