Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) 'menggagalkan' proyek rest area dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) di KM 369 Tol Semarang Batang.
- Dikeluhkan Nelayan: Harga Ikan Jenis Demang Dan Abangan Turun Drastis
- Pertumbuhan Ekonomi Jateng Menunjukkan Tren Positif
- ARTUGO Bidik Segmen Perlengkapan Dapur
Baca Juga
Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) 'menggagalkan' proyek rest area dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) di KM 369 Tol Semarang Batang.
Hal itu diakui oleh Bupati Batang Wihaji usai penandatangan MoU pemanfaaran lahan Pemkab dengan PT PN IX di Aula Kantor Bupati Batang.
Lokasi rencana proyek TOD itu kini menjadi bagian dari lahan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.
"Jadi perlu diketahui sejarahnya ya, awal - awal 3 tahun yang lalu hanya ada kerjasama pemanfaatan lahan (untuk TOD)sebelum ada kawasan Industri. Lalu setelah berjuang keras, masuklaj KIT B hingga keluarlah Perpres 109 tentang PSN," kata politisi Golkar itu, Selasa (11/5).
Ia menjelaskan, dulu kerjasama pemanfaatan lahan yang awalnya unyuk TOD hanya 150 hektar.
Tapi setelah berubah menjadi KIT B, luasnya sekarang menjadi 4.300 hektar. KITB digadang-gadang menjadi kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara.
Karena itu, ia menindaklanjuti dengan memperpanjang MoU yang secara substansi TOD tetap masuk dalam KIT B.
Dulu konsep TOD adalah rest area dengan konsep wisata yang menampung UMKM Batang.
"Kini berubah menjadi Pusat Kegiatan Kabupaten (PKK) dengan luasan 25 hektar yang fokus pada Supply Chain Management (SCM) bagi industri- induatri besar dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Batang," jelasnya.
Selain itu, ia juga meminta pada PTPN IX agar bisa menggunakan Raw Material mulai dari pasir, batu hingga tanah di lahan tersebut.
"Pemanfaatan itu pun harus menggunakan tenaga dari Kabupaten Batang. Kerjasama ini akan ada simbiolis mutualisme yang saling memanfaatkan untuk kebaikan NKRI," jelasnya.
Direktur PT PN IX Tio Handoko mengatakan kerjasama koorporasi yang harmonis dengan Pemkab Batang akan ada keuntungan bersama karena ada ekosistem bisnis yang hidup.
Ia menjelaskan, 25 hektare yang dikelola oleh Pemkab untuk mensupport supplay chain dan ekosisiten bisnis atau tennant raksasa.
Tio meminta UMKM yang bakal menempati di PKK harus betul - betul bisa menjadi partner dari tenant - tenant besar di KIT B.
"UMKM bukan saja hanya menjual kripik dan lainya, tapi ada yang lebih bagus dari itu yakni ikut mengikuti irama industri yang ada disana," pinta Tio Handoko.
Untuk mendapatkan kepercayaan sebagai supplay chain perusahaan di KIT B, maka harus dipersiapkan mutu dan kualifikasi produk - produk UMKM.
Pihaknya memulai menseleksi dan mempersiapkan dengan baik dengan profesionalisme UMKM untuk supplay chain untuk tenant seperti KCC, LG Chem, dan industri lainya.
Lanjutnya, peluang UMKM yang berpotensi di KIT B yakni di packaging dan industri kimia dasar untuk kebutuhan KCC, dan LG Chem dan inuatri lainya.
- Pemkot Semarang Akan Minta Masukan Asosiasi Pekerja dan Pengusaha Soal Rencana UMK 2025
- Pemilik Produk Kuliner Diingatkan Perhatikan Talent Iklan
- 21 Tahun Kembangkan Biogas Komunal, Samirono Bergeliat dari Lenguh dan Kotoran Sapi
