Bupati Magelang Zaenal Arifin menunjuk Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi garda terdepan sebagai tim pengendali inflasi daerah, terkait dampak kenaikan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi di Indonesia.
- KAI Grup Hibur Pelanggan Di Stasiun Solobalapan Dengan Pertunjukan Barongsai
- Sorgum: Alternatif Pangan Menguntungkan di Tengah Tantangan Pertanian Padi Demak
- Semen Gresik dan BPBD Rembang Perkuat Desa Tangguh Bencana
Baca Juga
"Agar segera menyusun langkah-langkah antisipasi terhadap dampak," katanya, saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Rumah Dinas Bupati Magelang, Senin (5/9/2022).
Terkait itu, Pemda beserta jajaran Forkompimda Kabupaten Magelang juga segera membahas langkah-langkah lebih lanjut. Terutama untuk menjaga inflasi daerah dan daya beli masyarakat dapat terkendali.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, M Nur Rochmad menyampaikan, harga BBM bersubsidi telah naik terhitung per 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Yakni, pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000, solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800, dan pertamax dari Rp 12.500 menjadi 14.500.
"Kemudian dari kenaikan itu subsidinya akan dialihkan ke bantuan sosial," kata Nur Rochmad.
Sesuai arahan Mendagri, menurut Nur Rochmad, Pemda akan menjabarkan yaitu 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) akan dipergunakan sebagai jaring pengaman sosial.
"Nanti kita rumuskan bersama OPD terkait mengenai penggunaannya. Untuk penebalan bantalan jaring pengaman sosial atau nanti penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) digunakan untuk subsidi transportasi atau berkaitan dengan penyelenggaraan pasar murah atau operasi pasar," jelas Nur Rochmad.
Menyinggung yang berhak mendapatkan bantuan ini, lanjut Rochmad, adalah yang tidak mampu/kurang mampu. Namun, pihaknya masih akan mengecek kembali terkait data masyarakat kurang mampu atau yang berhak mendapatkan bantuan ini dengan Dinas Sosial PPKB-PPPA Kabupaten Magelang.
"Kita perlu memastikan kembali supaya penyaluran bantuan nantinya bisa tepat sasaran. Kita belum tahu apa data yang sekarang ada di Dinas Sosial atau seperti apa," beber Nur Rochmad.
Adanya fenomena kenaikan harga BBM bersubsidi ini juga akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. "Khususnya seperti telur, daging, bawang dan komoditas lain" katanya.
Untuk mengantisipasi hal ini, Rochmad mengharapkan akan segera dilakukan operasi pasar atau pasar murah untuk memenuhi kepokmas (kebutuhan pokok masyarakat).
- Operasional Ramah Lingkungan, SG Raih Penghargaan Industri Hijau 2022
- XL Raup Pendapatan Rp19,71 Triliun
- Ahmad Luthfi Resmikan Rest Area Tol Salatiga
