Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menunda pelaksanaan halal bihalal yang akan dilaksanakan pada hari pertama masuk kerja yakni Rabu (26/4), diubah pada pekan depan.
- Tanggapi Menkomdigi Meutya Hafid Bangun Pusat AI Dan PDN, Pakar: Perkuat Komitmen Pemerintah
- Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Janjikan Sekolah Gratis Untuk Seluruh Kalangan
- Atasi Masalah Klasik, Bupati Wonogiri: Informasikan Sumber Air, Dana Kami Siapkan
Baca Juga
Penundaan ini sesuai dengan imbauan dari pemerintah pusat yang tertuang dalam Himbauan Penundaan waktu halal bihalal dalam surat menteri PANRB No. B/480/M.KT.01 2023 tanggal 24 April 2023. Pemerintah daerah ataupun BUMN, diminta untuk fokus melakukan pelayanan publik, sementara acara halal bihalal bisa diselenggarakan pekan depan atau setelah 2 Mei.
Wali Kota Semarang, Hevearita G. Rahayu mengatakan, mengikuti arahan dari pusat untuk menunda pelaksaan halal bihalal dan fokus pada pelayanan publik pada hari pertama kerja ini.
“Ini sesuai dengan anjuran pemerintah pusat, kita tidak ada acara halal bihalal, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo dan Menteri PANRB. Nanti akan kita gelar setelah tanggal 2 Mei,” kata Ita sapaan akrabnya, usai upacara peringatan Hari Otonomo Daerah (OTDA) di Halaman Balaikota Semarang, Rabu (26/4).
Pada hari pertama kerja ini, aparatur sipil negara (ASN) pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) bisa melakukan kegiatan saling bermaafan namun setelah itu langsung melakukan pekerjaan seperti biasa. Ia menyebut tidak boleh ada acara makan-makan atau bersantai.
“Awalnya kita mau buat hukuman untuk ASN yang bolos kerja pada hari pertama masuk ini, tapi ada toleransi dari Presiden Joko Widodo terkait anjuran tidak balik pada tanggal 24 dan 25 April kemarin,” ucapnya.
Ita menyebut, para ASN juga memiliki hak untuk mengambil cuti. Meski demikian, Ita melihat para camat, lurah hingga kepala OPD sudah masuk pada hari pertama kerja. Ia menegaskan pelayanan publik harus tetap berjalan dengan baik.
“Tadi komplit semua, lurah, camat dan kepala OPD. Untuk pelayanan seperti Dispendukcapil, kelurahan dan kecamatan sudah buka. Mereka juga ada piket kantor, misalnya satu dua yang bolos wajar lah, dari total 12 ribu ASN. Tapi saya rasa temen-temen sudah sadar akan tugasnya,” tandasnya. 
- LAPAN Dilebur Masuk BRIN, Mengapa Jadi Kerugian Indonesia?
- H-7, Perbaikan Jalan di Jateng Harus Siap Dilintasi Pemudik
- DPRD Provinsi Jawa Tengah Siap Perangi Kemiskinan dan Sejahterakan Masyarakat
