Pengembang Tidak Bertanggung Jawab, Dewan Dorong LIK Bugangan Baru Diambil Alih Pemkot

Selama 40 tahun berdiri, Lingkungan Industri Kecil (LIK) Bugangan Baru yang berada di kawasan Kaligawe ditelantarkan begitu saja oleh pengembangnya PT. Tanah Makmur.


Selama 40 tahun berdiri, Lingkungan Industri Kecil (LIK) Bugangan Baru yang berada di kawasan Kaligawe ditelantarkan begitu saja oleh pengembangnya PT. Tanah Makmur.

Para Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, saat kunjungan lapangan berharap, kawasan LIK Bugangan Baru bisa diambil alih oleh Pemerintah Kota Semarang. Pasalnya dari LIK sejumlah PAD yang cukup besar bisa dihasilkan dan menjadi pemasukan bagi Pemkot jika dikelola dengan baik.

"Harapan kami Pemkot bisa mempelajari tentang LIK ini agar bisa dikemas dan bisa diserahkan kepada PEmkot Semarang, karena LIK ini sumber PAD-nya sangat besar sekali dari pajak, PBB," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Susilo saat meninjau kondisi LIK Bugangan Baru, Rabu (31/3).

Selain itu, dari sisiparkir, menurut Joko, juga ada penghasilan yang luar biasa, namun hingga saat ini hasilnya nihil, bahkan Pemkot Semarang seperti tidak memiliki lingkungan industri.

"Di sini kita lihat saja mulai dari jalannya tidak layak untuk menjadi sebuah Lingkungan Industri, padahal seperti lingkunganusaha kecil seperti LIK ini kan keluar masuk armada, lalu kalau kondisi seperti ini pengusaha tidak akan mau masuk ke LIK," tegasnya.

Diakui Joko, dalam kasus ini, pengembang memang tidakmelarikan diri namun yang dirasakan oleh pengusaha LIK, pengembang sudah enggan bertanggung jawab dengan sarana prasarana yang ada di LIK.

Hal itu diungkapkan Andreas Kayun, salah seorang pengusaha yang juga Ketua Himpunan Pengusaha LIK.

Andreas merasa sangatkecewakarena tidak adanya perhatian dari pengembang terkait sarana prasarana yang ada di LIK. Bahkan dirinya menyebutjika hal ini dibiarkan berlarut bukan tak mungkin jika 400 pengusaha yang ada di LIK akan terpuruk dan bangkrut.

"Harapan kami, Pemkot bisa ambil alih LIK ini, karena kita ini sudah taat pajak danhukum tapi masa 400 pengusaha dari 700 pengusaha sebelumnya, tidak ada perhatian sama pemerintah ya akhirnya hancur. Banyak yang pergi dari sini karena kondisi jalan dan air yang tidak memadai, ini harus dibenahi lagi sama Pemkot," harap Andreas.[sth]