Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak pernah mendikte apalagi sampai memberikan ultimatum kepada calon mitra koalisi Gerindra soal tenggat waktu pengumuman pasangan capres dan cawapres 2019.
- Ketua Umum PBNU Minta Kasus Wadas Tidak Dipolitisasi
- Dico 'Kawal' Gibran Blusukan di Semarang, Curi Start Kampanye?
- Fadli Zon: Pertemuan Malam Ini Hanya Update Informasi
Baca Juga
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nurwahid menyebut permintaan 13 Mei kepada Gerindra untuk mengumumkan satu dari sembilan nama yang diajukan PKS untuk menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto sebatas saran saja.
"Pertama bukan ultimatum, juga bukan mendikte tapi itu kan aspirasi yang wajar saja," ujar dia di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/5) seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL
Menurut dia, saran tenggat waktu itu merupakan sikap politik PKS dalam gelaran Pilpres. Bukan tanpa sebab, adanya ambang batas pencalonan membuat tidak ada satupun partai yang bisa maju sendiri.
Sehingga, lanjutnya, perlu ada satu ketegasan dan sikap politik yang jelas untuk menghindari partai politik disebut sebagai partai pengekor koalisi.
"PKS sudah menyampaikan pendapatanya, nanti bagaimana keputusannya ya kita rapat bersama," demikian Hidayat. 
- JK: Pilpres Paling Gampang Dibanding Pileg
- Tinjau Simulasi Pemilihan, Wali Kota Semarang Harap-harap Cemas Banjir Rob
- Tasyakuran Mas El, Pestanya Warga Marhen
