Prabowo Kelabakan Persatukan PKS-Demokrat

Koalisi Partai Gerindra dengan PKS yang ingin mengusung calon presiden-wakil presiden pada Pemilu 2019, masih terkendala kesepakatan figur yang bakal diusung jadi cawapres. Belum rampung Prabowo Subianto bernegosiasi dengan PKS, muncul Partai Demokrat yang semakin menambah penentuan figur cawapres.


Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Djayadi Hanan menilai, sudah sangat jelas kesepakatan Partai Gerindra dengan Partai Demokrat berkoalisi dalam Pemilu 2019. Bersamaan dengan itu, PKS bisa saja mundur dari barisan partai pendukung Prabowo jika figur yang disiapkan tak dipilih jadi cawapres.

"PKS mungkin mengambil sikap tak bergabung dengan Prabowo bila cawapres tidak dari PKS," kata Djayadi, Jumat (3/8).

Seperti diketahui, PKS bersikukuh mengajukan nama-nama kadernya untuk dijadikan cawapres. Khususnya setelah nama Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri direkomendasikan ijtima GNPF Ulama menjadi cawapres.

PKS mempertimbangkan keluar dari koalisi pendukung Prabowo jika kadernya tak dijadikan cawapres. Bahkan, Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin menyebutkan bisa saja partainya membuka opsi abstain pada Pilores 2019 jika Prabowo tidak memilih kader PKS sebagai cawapres.

Secara terpisah, pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menilai Partai Demokrat memiliki agenda politik mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pilpres 2019.

"Safari politik AHY ke sejumlah daerah dan pemampangan balihonya secara masif di berbagai pelosok negeri menjadi indikasi kuat dari agenda itu," kata Said.

Penilaian tersebut, kata Said, diperkuat dengan pernyataan elite-elite Demokrat yang terus bersuara tentang peluang AHY menjadi capres atau cawapres.

Karena itu, sangat tidak logis jika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan berkoalisi dengan Gerindra tanpa mengajukan nama AHY sebagai cawapres.

"Apa yang dikatakan oleh SBY itu, menurut saya, agak mengganggu akal sehat kita. Tidak logis. Sebab, agenda untuk mengusung AHY sebagai cawapres tentu tidak bisa dilakukan secara pasif, melainkan harus dibarengi oleh sebuah proses komunikasi yang intens dengan pihak capres dan parpol lainnya," ungkap Said.