Protokol Kesehatan Di Lokasi Pengungsian Diutamakan Agar Tidak Menimbulkan Klaster Baru

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupaya melakukan pemantauan dan terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang wilayahnya berpotensi terdampak erupsi Gunung Merapi.


Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupaya melakukan pemantauan dan terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang wilayahnya berpotensi terdampak erupsi Gunung Merapi.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan sebut saat ini ada dua ancaman yang harus diantisipasi.

Pertama adalah erupsi merapi dan kedua adalah masalah pandemi Covid-19.

Menurut Lilik saat ini bahaya Covid-19 masih belum hilang. Disiplin pribadi untuk melakukan protokol kesehatan (prokes) menjadi kunci utama memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Sementara terkait dengan erupsi kita sudah dapat informasi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mengenai kondisi Merapi," papar Lilik, Sabtu (14/11).

Sejauh ini, kesiapsiagaan terkait dengan status siaga Merapi sudah dijalankan dengan baik. Dari kondisi tersebut, beberapa daerah yg ada di KRB III termasuk Balerante membuat satu inisiatif (SOP) untuk mengevakuasi kelompok rentan yakni manula, anak-anak, ibu hamil, orang yang sakit dan disabilitas.

"Saya memastikan (terkait pandemi Covid-19) semua prosedur potokol kesehatan harus diberlakukan di lokasi pengungsian," ungkap Lilik.

Semua protokol kesehatan juga sudah dijalankan di lokasi pengungsian seperti masuk harus cuci tangan, semua dibatasi.

Semua yang masuk dan akan berinteraksi dengan para pengungsi harus menerapkan protokol kesehatan dan tetap menggunakan masker.

"Lebih baik lagi mereka yang berkunjung juga sudah melakukan tes swab sebelum ke lokasi pengungsian," imbuhnya.

Lilik juga berpesan jika ada yang akan berkunjung dan memberikan bantuan diharapkan tidak langsung bertemu dengan pengungsi, bisa melalui petugas jaga.

"Bantuan juga harus disemprot desindektan dulu, baru disampaikan pada pengungsi," lanjutnya.

Ada mekanismenya yang harus dilaksanakan terkait prosedur kesehatan, dan harus dilakukan baik itu pengungsinya maupun mereka yang ngurus pengungsinya.

"Kami minta pada semua, termasuk pejabat mohon jika belum swab jangan langsung wawancara dengan pengungsi. Protokol kesehatan harus kita pakai. Karena kelompok rentan lebih berdampak untuk tertular Covid-19. Jangan sampai ada klester baru di pengungsian," pungkasnya.


Editor :

Berita Sebelumnya

Penjualan Pupuk Non Subsidi Melonjak Di Pemalang

Berita Berikutnya

Dinnakerind Demak: Bisa Kerja Tidak Sulit Masyarakat Disediakan Job Fair dan Pelatihan

BERITA LAINNYA

Comment