Penjabat (Pj) Wali Kota Salatiga Sinoeng N Rachmadi berjanji, pemanfaatan e-katalog dan pemanfaatan tentang regulasi barang dan jasa akan dilakukan pendampingan.
- 100 Hari Pimpin Pemerintahan, Analis Undip Nilai Kerja Prabowo-Gibran
- Pemkab Rembang Luncurkan Program Listrik Masuk Sawah
- Hanya Satu Tahun Memimpin, Yasib Khasani Berharap Bisa Memberikan 'Warna' di Kota Salatiga
Baca Juga
Untuk itu, menurut Sinoeng harus benar-benar diperhatikan oleh parah pihak terkait. Diantaranya Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK), pejabat perbendaharaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.
Hal ini Sinoeng saat memberi arahan dalam kegiatan Pembinaan Administrasi dan Penatausahaan Perbendaharaan Tahun 2023, di Ruang Kaloka Gedung Setda Lantai 4, Selasa (21/02).
Ia menerangkan, Pemerintah Kota Salatiga bisa bisa mewujudkan Pemerintah yang Good Governance dan Clean Governance, PPK dan Bendahara harus memiliki integritas.
Tak hanya sekadar memiliki integritas, keduanya juga harus taat terhadap regulasi aturan yang ada.
"Untuk itu, saya mengajak semua lini, secara simultan dan terus-menerus menjaga dan merawat Good Governance dan Clean Governance menjadi sebuah harapan yang dapat kita capai bersama-sama," paparnya.
Selanjutnya, bagaimana proses pembayarannya. Apakah secara bertahap 'by termin' atau langsung 'cash'.
"Itu semuanya akan dimantapkan dan dimatangkan hari ini. Harapan saya, ketaatan dan kepatuhan terhadap persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk juga tentang pajak yang dipungut atau pemungut pajak sesuai dengan regulasi yang terbaru," terangnya.
Menurutnya, Pembinaan Administrasi dan Penatausahaan Perbendaharaan bagian dari pembinaan.
"Semata-mata untuk menjaga integritas dan salah satu pilarnya adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK), pejabat perbendaharaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu," ujar Sinoeng.
Yang terpenting juga, komunikasi menjadi kata kunci.
"Karena regulasi itu sudah mengalami perubahan," tandasnya.
Dirinya menambahkan, ada keluhan bahwa bendahara itu jutek dan hal ini barang kali dikeluhkan oleh para pelaksana yang akan mencairkan dana(uang) meskipun syaratnya sudah ada.
"Kembali lagi ini adalah persoalan personal dan karakter. Bisa saja, karena pengerjaan menumpuk, harus dikejar deadline atau tingkat kelelahan. sehingga dibutuhkan sikap ramah dari masing-masing," imbuhnya.
Sinoeng juga meminta untuk selalu menjaga dan merawat integritas itu. Sehingga dalam pelaksanaannya aman dan nyaman sesuai dengan harapan kita semua.
"Saya hanya 'ngemutaken mawon', jagalah hospitality (keramahtamahan). Apalagi yang mau mencairkan dana tidak lengkap. Sampaikan saja tolong dilengkapi terlebih dahulu agar bisa cair. Komunikasi yang lebih ramah akan memberi tahu kita, bahwa kita taat terhadap aturan, personal dan interaksi antar sesama bisa baik," pungkasnya. 
- DLH dan BPBD Rembang Berjibaku Bersihkan Belasan Pohon Tumbang
- Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 Lampaui Target Hingga Rp 74 Miliar
- Natal, Momen Suci Untuk Menebarkan Kasih, Perdamaian dan Persaudaraan
