Ketua DPRD Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto, menyoroti soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pilkada serentak di Jawa Tengah.
- Temu Media Sosialisasi Pencalonan pada Pilkada Serentak 2024
- Ciptakan Debat Publik yang Damai di Blora
- DPRD Demak Dorong Perda Pondok Pesantren Segera Disahkan
Baca Juga
Ketua DPRD Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto, menyoroti soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pilkada serentak di Jawa Tengah.
Bambang menilai, menjaga netralitas ASN memang sulit. Menurutnya, ada kepentingan terselubung saat pergantian kepala daerah.
"Netralitas ASN itu hanya slogan. ASN punya kepentingan. Untuk menduduki sebuah jabatan, banyak keputusan politik daripada skill ASN itu sendiri," kata Bambang di Semarang, Kamis (12/11).
Bambang menegaskan, kebanyakan ASN yang tidak netral, biasanya orang yang punya jabatan. Kata dia, ada juga yang menggerakkan staf sebagai kamuflase.
Menurut Bambang, sebenarnya terdapat Undang-undang tentang netralitas ASN. Bahkan hal tersebut diawasi oleh Bawaslu dan Komisi ASN. Namun, tegasnya, tetap saja ada pelanggaran terkait netralitas ASN saat pilkada.
"Seperti yang dikatakan Mahfud MD saat jadi MK. Tidak ada satu pun Pilkada yang tidak money politic di Indonesia. Termasuk netralitas ASN. Ketidaknetralan ASN terlihat saat bergerak masif," ucapnya.
Dari data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ada 24 kasus ketidaknetralan ASN di Jateng. Kasus itu tersebar di 21 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada tahun ini.
- Rekomendasi PDI-P Untuk Pilwalkot Solo Jatuh Pada Teguh Prakosa-Bambang Gage
- Edi Sayudi-Eko Pringgolaksito, Curi Perhatian Masyarakat Demak
- Bugar Ingatkan "The Power of Getok Tular" PDIP Banjarnegara Komitmen Menangkan Pilkada
