Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo sampaikan vaksinasi gratis ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi masyarakatnya dari paparan Covid-19.
- Pandemi Picu Peningkatan Angka Stunting
- Perempuan Berkebaya Gelar Aksi Donor Darah
- Dinkes Purbalingga Tegaskan Cegah Omicron dengan Prokes dan Vaksinasi
Baca Juga
Walikota Semarang Hendrar Prihadi menanggapi keputusan pemerintah pusat dalam upaya mengurangi angka penyebaran virus Covid-19.
Hendi, sapaan akrabnya, akan mengambil tindakan terkait dengan keluhan dan aspirasi warga Semarang terkait dengan keberlanjutan PPKM yang rencananya akan dilanjutkan penerapannya.
"Untuk PPKM kalau keinginan masyarakat saya sudah bisa menampung terutama disektor ekonomi, sosial, budaya, mereka menghendaki tidak adanya PPKM tapi disatu sisi kita kan tidak bisa jalan sendiri-sendiri, kita ini NKRI, jadi ketika pimpinan diatas kita baik gubernur ataupun presiden menginginkan adanya PPKM Jawa Bali lagi maka kita akan modifikasi kebijakan tersebut supaya kemudian sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat," ujar Hendi, Jumat (22/1).
Sebelum melakukan penyesuaian Perwal yang akan ditetapkan pada PPKM mendatang, Hendi akan mengevaluasi hasil PPKM yang saat ini sedang dijalani.
Menurutnya, jika angka kasus penderita covid menurun bisa jadi aturan dalam Perwal akan lebih dilonggarkan. Sebaliknya, jika angka kasus masih stagnan, Perwal akan lebih diperketat.
"Kita lakukan evaluasi rutin, setiap hari kadinkes, ketua satgas covid juga berikan report ke kita bedua (Wali Kota dan Wakil Wali Kota). Secara pertumbuhan penderita Alhamdulilah semakin menurun dari diatas 250-an sekarang hanya 100-150an, sebaliknya angka penderita baru juga didominasi 63% warga Semarang, sedangkan 37% ini pendatang hinterland padahal tadinya hinterland-nya hanya 26%," jelasnya.
Hendi menambahkan, menurut informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang (DKK), jumlah kumulatif pasien terkonformasi covid setiap harinya yang awalnya berada diangka 1000 lebih orang per hari, sampai saat ini terhitung turun mencapai 882 per hari ini.
Meski banyak warga terutama dari sektor ekonomi bisnis yang mengeluhkan adanya PPKM, namun Hendi berharap masyarakat bisa bersabar dan mau bekerjasama untuk mengikuti aturan yang ada.
"Semua lini memang mengeluh dengan adanya PPKM, saya pun juga mengeluh karena di Pemkot juga tidak bisa kerja full karena dibatasi hanya 25% yang bisa masuk kerja, jadi mau lari cepatpun bagaimana kalau yang di lapangan sebagian besar WFH, tapi sekali lagi ini untuk kepentingan bersama, jadi ketika negara ini memberikan sebuah keputusan PPKM jadi kita ikuti saja," tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman berharap, jika PPKM di Kota Semarang akan berlanjut, beberapa sektor usaha terutama yang harus melakukan usaha di malam hari diberi kelonggaran ruang, namun tetap diberikan sanksi tegas jika kelonggaran tersebut dilanggar.
"Harapan kami jika PPKM diperpanjang pasti kita akan usulkan beberapa sektor usaha yang memulai usahanya dari sore hingga malam untuk diberi ruang dengan sanksi yang mungkin lebih agak berat supaya mereka tetap disiplin, perekonomian tetap jalan dan disiplin tetap diwajibkan," ujar Pilus, sapaannya.
Pilus juga mengamati jika sekarang ini kesadaran masyarakat sudah tinggi, berbeda dengan PKM saat pertama kali diberlakukan.
"Yang awal itu sangat susah dan tidak peduli prokes, tapi sekarang sudah mulai bagus kesadarannya, sehingga masyarakat begitu diberlakukan PPKM yang sekarang ini mereka sudah paham dan sadar," pungkasnya.
- Klaim BPJS Ketenagakerjaan Surakarta Didominasi Pembayaran JHT
- Pastikan Hewan Kurban Aman, Menteri Pertanian Apel Siaga Vaksin PMK Fokus Zona Merah Jateng
- Dua Warga Luar Semarang Positif Omicron Masih Dirawat
