Pemerintah Kota Semarang dan Pelindo 3 melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) terkait dengan penyerahan aset untuk dibangun tanggul laut di pesisir Tambak Lorok.
- Peningkatan Produksi Pangan Jadi Prioritas Pemkot Semarang
- Wamentan Pantau Sembako, Wali Kota Semarang Sekalian Gelar Operasi Pasar
- Pamitan, Mbak Ita Minta Maaf Kepada Masyarakat
Baca Juga
Pembangunan tanggul laut ini sebagai upaya untuk mengentaskan masalah banjir rob yang ada di Semarang Utara dan Semarang Timur. Rencananya pembangunan tanggul laut akan dilakukan dalam waktu dekat yang akan dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana.
"Dengan MoU ini semoga bisa menyukseskan pembangunan tanggul laut di Kawasan Tambaklorok. Pemerintah melalui BBWS akan membangun tanggul laut untuk fasilitas umum," ucap Regional Head 3 Pelindo, Ardhy Wahyu Basuki usai melakukan penandatanganan di Balaikota Semarang, Senin (30/5).
Ia berharap, melalui kerjasama maka pembangunan tanggul laut bisa dilakukan secara maksimal dna menghindarkan masyarakat sekitar dari banjir rob. Sebelum MoU, pembangunan tanggul laut tersebut sempat terkendala karena area yang akan dibuat tanggul laut masih masuk dalam Hal Pengelolaan Lahan (HPL) Pelindo 3.
"Proyek ini harus dilaksanakan. Harapannya proyek ini menjawab tentang yang dihadapi masyarakat yakni rob," ungkapnya.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menambahkan, pembangunan tanggul laut untuk mengentaskan banjir rob ini memang sudah dimasukkan dalam perencanaan program sejak awal. Hingga saat ini, proses penanganan banjir ini juga masih terus berjalan.
"Proyek ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari dengan solusi pembangunan tanggul laut di sepanjang Tambaklorok menggunakan sheet pile," jelas Hendi, sapaan akrabnya.
Menurut rencana pada awal Juni ini akan dilakukan lelang pembangunan tanggul laut dengan total anggaran senilai Rp300 miliar. Nantinya pembangunan tanggul laut akan menggunakan sistem multiyears dan akan diprediksi selesai pada tahun 2023.
Wali Kota Hendi juga meminta agar pihak Pelindo membuat short cut untuk membuat desain tanggul laut karena lahan tersebut masuk ranah pihak swasta.
"Kuncinya di Pelindo dan Lamicitra, harus ada support (dukung) mereka, apalagi mereka BUMN dan perusahaan besar, kalau memang urgent ya nggak perlu nunggu APBN," tandasnya. 
- Hendrar Prihadi : Kita Hormati Proses Hukum
- Peningkatan Produksi Pangan Jadi Prioritas Pemkot Semarang
- Agustina Wilujeng ‘Ajangsana’ ke Para Mantan Wali Kota
