Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Pilkada Karanganyar November 2024, Golkar dan PDI Perjuangan Panaskan Mesin Politik
- Sudaryono Ingatkan Semua Kader Harus Berjuang
- Ribuan Kader Bakal Banjiri Stadion Guna Konsolidasi Pemenangan PDIP
Baca Juga
Pasalnya, hingga kini, keberadaan perusahaan-perusahaan plat merah itu dinilai masih jauh dalam berkontribusi menyejahterahkan rakyat.
Menurut Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Pertahanan Nasional (IKA Unhan) Heru Dharsono, diperlukan revolusi mental untuk membenahi peran BUMN. Sehingga, BUMN benar-benar ditempatkan dalam porsi yang sesungguhnya membantu pemerintah menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.
"Ini tahun politik. Jangan sampai BUMN yang bertugas sejahterakan bangsa malah menjadi bancakan politik," katanya kepada redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/4).
Untuk itu, Heru meminta Jokowi tidak hanya fokus menyoroti kinerja direksi BUMN, melainkan juga dewan komisaris harus diperhatikan. Bila Komisaris bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, dia menyakini jajaran direksi BUMN akan berkinerja lebih baik.
"Banyaknya persoalan di BUMN maka Presiden Jokowi harus segera turun tangan. Termasuk membenahi posisi komisaris. Jabatan komisaris jangan diberikan atau sebagai hadiah pendukung apalagi yang tidak mumpuni, tidak kapabel. Presiden harus benahi ini, apalagi ada juga mereka yang rangkap jabatan hingga tidak fokus dan profesional," tegas Heru. 
- Nasdem: Jokowi Menang Pilpres Jika Berduet Dengan Calon Non Parpol
- Dokter Hayyi Paparkan Visi Misi Keagamaan Di Partai Gerindra
- Dance Janji Perjuangkan BPJS Bagi Jukir Salatiga
