Titip Reforma Agraria, 1.000 Petani Hutan di Batang Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran

Seribuan petani Kabupaten Batang melakukan goyang gemoy mendukung Paslon Prabowo-Gibran. Foto : Bakti Buwono
Seribuan petani Kabupaten Batang melakukan goyang gemoy mendukung Paslon Prabowo-Gibran. Foto : Bakti Buwono

Seribuan petani hutan se-Kabupaten Batang menyatakan dukungannya pada pasangan Calon Presiden (Capres)-Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


Dukungan itu disampaikan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia atau disingkat Gema PS Indonesia. Seribuan petani itu berkumpul gedung olahraga (GOR) Kradenan, Balai Desa Gerlang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang.

"Kami memandang Prabowo-Gibran mampu meneruskan program kebijakan Presiden Joko Widodo. Terutama program perhutanan sosial sekurang-kurangnya 12,7 juta hektar dan reforma agraria," kata ketua Gema PS Indonesia, Rozikin di lokasi, Minggu (7/1) sore.

Acara dukungan itu bertajuk Sabtu Biru Ceria Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia. Nama acaranya adalah Gema Gemoy.

Para petani diajak untuk senam Gemoy hingga Deklarasi dukungan pada Paslon nomor urut 2 itu. Tujuannya agar menyambut pilpres 2024 dengan ceria.

"Perhutanan sosial dan reforma agraria dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada petani, tidak ada kriminalisasi petani," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa reforma agraria merupakan solusi masalah kemiskinan, ketersediaan pangan rakyat. Lalu juga pemulihan kawasan hutan untuk meminimalkan dampak perubahan iklim.

Kemudian memulihkan sumber-sumber mata air, dan mensejahterakan petani penggarap hutan.

Pihaknya meminta komitmen Prabowo-Gibran untuk melanjutkan program perhutanan sosial dan reforma agraria. Kemudian melakukan percepatan pemberian legalitasi perhutanan sosial dan reforma agraria.

"Baik dalam bentuk SK Perhutanan Sosial, mau pun sertifikat redistribusi lahan bagi petani penggarap, menjamin tidak ada kriminalisasi terhadap petani," jelasnya.

Aspirasi para petani lainnya yaitu mengedepankan penyelesaian dialogis yang berpihak kepada petani. Lalu menyediakan infrastruktur jalan tani, embung, bibit, pupuk, teknologi pertanian dasar mau pun berbasis teknologi informasi.

"Serta program pasca panen, utamanya akses pasar yang adil bagi produk hasil petani," urainya.

Rozikin menjelaskan bahwa ada 120 ribu kawasan hutan yang sudah muncul SK Perhutanan Nasional. Untuk di Kabupaten Batang, sudah ada 12 SK Perhutanan sosial.

Lalu sudah ada sekitar 306 bidang yang sudah disurvey tim dari KLHK serta tim gabungan. Harapannya sertifikat perhutanan sosial 306 bidang itu bisa segera rampung.

"Kalau di Batang sendiri ada sekitar 10 ribu hektare lahan perhutanan sosial," jelasnya.