- PMII Grobogan Bertekad Wujudkan Keadilan Masyarakat Tertindas
- Ganjar Didampingi Ketua TPN Arsjad Rasjid Nyoblos di TPS 11
- Kemenag RI Salurkan Bantuan Untuk Warga Terdampak Banjir Demak
Baca Juga
Setelah berbagai kampus di Indonesia menyatakan sikap atas pemerintahan Jokowi, giliran civitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) menyatakan sikap serupa pada Rabu (07/02) pagi ini.
Dengan mengenakan jaket almamater mereka yang berwarna warna biru, mereka berkumpul dan membentangkan spanduk dan poster yang menyoroti masalah etika dan menolak intimidasi dari aparat negara terhadap kampus.
Aksi pernyataan sikap ini diikuti puluhan mahasiswa, alumni, dosen, serta sejumlah guru besar. Mereka mengecam keras pemerintah yang ikut campur mengintervensi penyelenggaraan pesta demokrasi sehingga merugikan rakyat.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip, Prof Suradi Jaya Saputra membacakan pernyataan sikap Undip tersebut. Sikap Undip dikeluarkan dalam menanggapi situasi politik sekarang dan berisi beberapa poin kecaman terhadap proses demokrasi Pemilu 2024 ini.
"Kami mewakili civitas akademika Universitas Diponegoro, sangat prihatin dengan keadaan suhu politik nasional sekarang. Sejak awal putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan presiden dan calon wakil presiden, bagi kami (itu-red) merupakan pelanggaran demokrasi," kata Suradi, dalam pernyataan sikap yang dibacakan olehnya.
"Pesta demokrasi Pemilu lima tahunan digelar demi sarana pembelajaran edukasi bagi rakyat. Akan tetapi, kita sangat menyayangkan justru pada 2024 ini pemerintah terlihat sekali mencoba campur tangan dalam mempersiapkan penyelenggaraan pesta demokrasi. Etika pedoman cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam berdemokrasi dilanggar, tanpa mementingkan kepentingan rakyat," tegasnya.
Aksi Undip ini menyebutkan beberapa poin penting yang dituntut oleh civitas academica yang kampusnya terdapat di Semarang itu.
"Poin pertama, penyelenggara negara harus mengembalikan dasar hukum pedoman dalam berdemokrasi. Kedua, memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi berjalan aman dan damai. Ketiga, demokrasi hancur saat ini janganlah sampai terulang di masa depan demi kepentingan bangsa dan negara," ujar Suradi.
"Kami masih punya hati nurani, kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan (yang ada-red). Hanya kepentingan nilai moral dan etika harus di junjung tinggi," tegas Suradi.
Aksi yang dilakukan oleh sejumlah guru besar Undip itu juga menolak adanya intimidasi aparat pada kampus.
Terkait adanya intimidasi, sejumlah guru besar menyatakan sangat memprihatikan adanya intimidasi aparat terhadap civitas academica di kampus.
"Kami menolak adanya upaya intimidasi dari aparatur negara. Oleh karena itu kami mengajak generasi muda, mahasiswa, untuk mengawal dan mengawasi proses agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil," ajak Suradi selanjutnya.
- Ingatkan Netralitas, Kapolres Boyolali Larang Anggota Bawa Senjata Amankan Pilpres
- Cawagub Hendi Sapa Warga Solo Dalam Acara Banteng Perkasa Bersholawat
- Kampanye Terbuka, PDI Perjuangan Gelar Jalan Santai dan Jual Murah Sembako
