- Tanggap Darurat, Pelajar SMABAH Ikuti Simulasi Penanganan Kebakaran
- Intens Berlatih, PMR Spensawa Juara Umum COMPARA
- Peringati Hari Bumi, Mahasiswa Dan Warga Banjarnegara Bagikan 1.200 Bibit Pohon
Baca Juga
Wonogiri – Bupati Wonogiri Joko Sutopo masih menunggu petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
“Sebagai pemerintah daerah, kami mempunyai tugas perbantuan dan pelaksana program pemerintah pusat. Jadi, kami tinggal menunggu teknisnya. Aspek petunjuk teknis itu nanti ‘kan diatur. Pemerintah daerah mengerjakan apa, pemerintah provinsi menjalankan apa dan pemerintah pusat bertanggungjawab di aspek mana," jelas Jekek sapaan akrab bupati Wonogiri.
Lebih lanjut Jekek menjelaskan karena belum ada pihaknya juga tak menyiapkan anggaran APBD untuk program tersebut karena belum ada petunjuk teknisnya.
"Prinsip dasarnya program makan gratis, karena ini menjadi program pemerintah pusat, ya kami akan mensukseskan agar program itu berjalan dengan baik," ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wonogiri, Sriyono, yang mengaku masih menunggu pedoman teknis pelaksanaan program MBG ini.
Namun demikian Sriyono menilai akan lebih effisien jika anggaran makan bergizi gratis Rp10.000 diberikan kepada orang tua siswa.
“Lalu, orangtua yang menyiapkan bekal makan bergizi untuk anaknya dengan menu yang ditentukan,” ungkapnya. “Ikan misalnya. Dan guru yang akan mengontrol saat makan bersama,” imbuh Sriyono.
Sriyono memastikan pemerintah daerah siap mensukseskan program MBG rancangan Presiden Prabowo ini. Namun, jika terlalu panjang distribusinya akan berpotensi biaya tambahan dan penyelewengan.
Ia merujuk kembali kepada apa yang disampaikan Presiden Prabowo saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2025 secara digital di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12).
Hal penting dari program MBG adalah sebuah langkah strategis yang dapat memberdayakan ekonomi pedesaan.
“Dengan program ini, di desa akan beredar kurang lebih Rp8 miliar per desa, per tahun. Meningkat 800% peredaran uang di daerah,” jelas Prabowo.
Presiden menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen pada upaya pengentasan kemiskinan yang kini juga menjadi agenda dunia. “Untuk itu subsidi akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” harap Presiden. 
- Dindagkop UKM Rembang Mulai Lakukan Sosialisasi Pembentukan Koperasi Merah Putih
- Warga Resah Atas Aksi Kera Berekor Panjang Yang Masuk Rumah
- MTI Serukan Pentingnya Masterplan Untuk Integrasi Dan Keberlanjutan
