Berita tentang Khilafatul Muslimin telah menyita perhaitan masyarakat Indonesia. Terlebih usai aparat kepolisian menangkap pimpinan sekaligus pendiri Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja di Lampung dan diikuti dengan penggeledahan kantor dan pengurus Khilafatul Muslimin di berbagai daerah.
- Luncurkan SHIELD, Pemkot Semarang Ingin Wujudkan Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan
- Dinkes Solo Targetkan Vaksin Bagi Pelajar Selesai Akhir September
- Ada Wacana Kenaikan Biaya Haji, Kemenag Solo Pastikan Tak Ada Calhaj yang Mundur
Baca Juga
Yayasan Gema Salam, yang bermitra dengan eks Napiter melihat aparat bertindak berlebihan, terlebih lagi ada kecenderungan mengkaitkan dengan teroris.
“Mensikapi hal tersebut kami mempunyai padangan lain. Menurut kami aparat kepolisian tak perlu menahan pimpinan atau pengurus Khilafatul Muslimin, karena jamaah atau organisasi tersebut tak mempunyai pengaruh pada masyarakat Indonesia. Hal ini menimbulkan keresahan masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan teroris,” ungkap Awod SH, Pembina Yayasan Gema Salam, Jumat (10/6/2022).
Dikatakan Awod, Khilafatul Muslimin ini berdiri sejak 1997 namun pertumbuhan pengaruhnya bagi masyarakat bisa dibilang hampir tidak ada, jumlah anggotanya saja sangat sedikit, mereka juga tidak pernah berbuat kriminal sebelumnya apalagi mereka masih mengakui dasar negara yaitu Pancasila dan NKRI
Artinya ini hanya masalah pemikiran saja yang sebenarnya bisa dilakukan pembinaan oleh Negara, yang dalam hal ini adalah ranah BNPT atau lembaga lain yang terkait, seperti BPIP dan juga bisa melibatkan MUI.
Khilafatul Muslimin ini terbilang agak unik dalam memaknai khilafah, namun keunikanya masih dalam batas tidak membahayakan, maka tidak perlu menjadi perhatian khusus apalagi dikaitkan dengan terorisme, jangan sampai dengan penyikapan yang berlebihan ini menjadikan pemerintah terkesan Islamphobia.
Terjadinya peningkatan ekstrim atas diskriminasi terhadap umat Islam di Dunia, membuat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun ini memutuskan untuk memeranginya.
Maka pada setiap tanggal 15 Maret ditetapkanya menjadi Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia (the International Day to Combat Islamophobia) oleh PBB yang nantinya akan diperingati oleh seluruh negara di dunia ini.
Sayang sekali kalau Negara Indonesia yang merupakan negara mayoritas Islam terkesan berbuat diskriminasi atas salah satu kelompok Islam yang hanya memaknai lain atas sistem khalifah tanpa melakukan tindakan teror atau gerakan yang membahayakan masyarakat.
Apalagi jika dikaitkan dengan konvoi beberapa waktu yang lalu. Padahal Khilafatul Muslimin sudah rutin menggelar konvoi setiap 4 bulan sekali sejak 2018.
Konsep Khilafatul Muslimin ini juga berbeda dengan organisasi HTI, ISIS atau NII karena mereka menganggap Khilafah ini bukan kekuasaan, bukan negara, itu adalah jamaah, dan itu bisa direbut melalui dakwah.
“Pada kesempatan ini juga perlu kami sampaikan bahwa, masalah Khilafatul Muslimin ini tidak ada kaitanya dengan terorisme, aparat kepolisian juga menangkap mereka bukan karena kegiatan terorisme dan hal ini perlu disosialisasikan agar masyarakat tidak resah, dan jangan ada pihak-pihak yang justru mengait-ngaitkan masalah ini dengan terorisme, apalagi muncul dari pejabat negara," imbuh Awod.
“Masalahnya saat ini kata-kata khilafah begitu ditakuti seolah-olah akan merongrong kedaulatan negara padahal tidak. Sekali lagi alangkah bijaknya jika jamaah Khilafatul Muslimin itu cukup dibina saja dengan pendekatan pemikiran tidak perlu dengan penegakan hukum yang berlebihan," pungkasnya. 
- Hendi Bertemu Dubes Belanda, Bahas Masalah Penurunan Muka Tanah
- BPNT Diganti Tunai, Kantor Pos Pekalongan Siap Salurkan untuk 68 Ribu Warga
- Seluruh Elemen Bangsa Harus Disiplin Menjalani Aturan Hadapi Ancaman Gelombang Ketiga
