Polemik antara manajemen Pusat Grosir Solo (PGS) dengan pedagang masih berlanjut. Bahkan kali ini pihak manajemen diduga akan nekat, bahkan menantang Walikota Surakarta.
- Obyek Wisata Widuri Ditutup, Polres Pemalang Beri Sembako Ke Para PKL
- Pengendara Tak Helm Capai 93 Persen Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekalongan
- Tim Verifikasi Adipura KLHK Lakukan Penilaian di Salatiga
Baca Juga
Tantangan tersebut soal permintaan pelarangan penyegelan kios yang diserukan Walikota Surakarta Gibran Rakabuming beberapa waktu lalu, oleh pihak manajemen minta surat resmi dari Walikota bahwa tidak ada penyegelan.
Ketegangan antara manajemen dan pedagang PGS muncul kembali saat pihak manajemen mengumumkan tetap akan melakukan penyegelan bagi kios yang tidak bayar retribusi servis pada Kamis (4/8/2022) malam. Alhasil ada reaksi dari pedagang, hingga Kamis malam sejumlah pedagang menunggui kios mereka agar tidak disegel.
"Tadi pihak manajemen sudah menunggui kios tutup, informasinya mau menyegel. bagaimana ini? mereka nekat mengabaikan himbauan Walikota untuk negosiasi jangan ada penyegelan. Tapi manajemen mengabaikan dan tidak mau melakukan negosiasi. Bahkan melalui pengacaranya bilang pada pedagang kalau Walikota melarang adanya penyegelan maka harus kirim surat resmi pada manajemen PGS," kata Hendra salah satu pedagang PGS, ditemui di PGS Kamis malam.
Dikatakan Hendra, pedagang sangat mengindahkan saran Walikota Gibran saat menjembatani kasus ini bulan lalu, yakni mengenai besaran nilai retribusi pihak manajemen menurunkan biaya dan pedagang menaikkan biaya. Namun hal tersebut diabaikan manajemen yang tetap mempertahankan harga Rp 80 ribu/m setiap bulan dari nilai Rp 57,5 ribu/m.
Eka, pedagang PGS lainnya menyatakan pihak pedagang mengaku siap mengikuti kenaikan biaya, namun tidak sebesar yang ditetapkan manajemen. "Kami juga siap naik, kami tawarkan naik 70 ribu dengan catatan servis yang diberikan manajemen juga harus dibenahi, seperti toilet, perbaikan yang bocor dan pembersihan sisa material, tapi sepertinya manajemen tutup mata, pokoknya tetap naik jadi 80 ribu tanpa pembenahan fasilitas," kata Eka.
Diketahui polemik ini muncul saat manajemen PGS mengedarkan surat kenaikan biaya retribusi seperti biaya listrik, kebersihan dan jasa lainya, dari Rp 57,5 ribu/meter/bulan, menjadi Rp80 ribu/m/bulan. Manajemen PGS dinilai arogan karena tidak bisa diajak negosiasi. Bahkan permintaan pembenahan fasilitas umum selalu diabaikan padahal toilet banyak yang rusak dan atap bocor kalau banjir tampias.
Eka mengaku sudah berulang kali proses dilakukan mediasi dalam kasus ini, bahkan juga dimediasi oleh Walikota Gibran yang datang langsung ke PGS. Tapi ternyata seluruh proses negosiasi diabaikan.
"Perlu disampaikan juga bahwa kios di PGS ini kami sewa yang akan berakhir pada 2026, kami sudah bayar sewa lunas. yang dipermasalahkan biaya retribusi yang dinilai tinggi sementara fasum nya buruk," imbuhnya.
Eka mengaku saat ini perekonomian mulai naik, kios PGS mulai didatangi konsumen, terlebih beberapa bulan ini banyak pengunjung karena ada beberapa acara di Kota Solo, seperti Asean Para Games. Ia berharap saat perekonomian mulai membaik, para pedagang juga siap berinovasi dan berdaya ekonomi tinggi, pasca pandemi.
- Pemkab Purbalingga Kolaborasi dengan BNN Wujudkan Desa Bersih Narkoba
- Kapolres Salatiga Klaim Sukses Amankan Arus Mudik dan Arus Balik Idulfitri 1445 H
- Damkar Gunakan BTT Sebesar Rp1,9 Miliar Guna Perbarui Peralatan Pemadaman
