Aneh, Keamanan Negara Terancam, Presiden Malah Terus Beropini

Polemik teroris yang berakhir di pembahasan UU Terorisme menimbulkan beberapa spekulasi.


Pertama, ada pihak yang mendesak agar peraturan  perundang-undangan baru harus segera diterbitkan untuk mendukung kinerja aparat.

Kedua, tarik ulur siapa siapa sebenarnya yang menunda pembahasan uu terorisme sehingga tidak kunjung selesai.

Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakanm jika dilihat secara seksama ada keselarasan dari berbagai pihak untuk mencarikan solusi. Meski di satu sisi ada rasa kekhawatiran dari publik jika UU tersebut disahkan.

"Kasus Siyono yang hingga kini tidak ada kejelasan menjadi dasar sikap khawatir masyarakat atas tindakan aparat yang dianggap tidak sesuai prosedur, sementara di sisi lain ada kebutuhan mendesak dari aparat agar lebih leluasa dalam melakukan penindakan," tutur Jajat melalui pesan elektroniknya, Rabu (16/5) kepada Kantor Berita Politik RMOL

Menurut Jajat, sikap Presiden Jokowi yang cenderung menyudutkan DPR atas keterlambatan pembahasan UU Antiterorisme semakin memperkeruh suasana.

Sebaliknya, DPR sendiri beranggapan yang kerap mengulur waktu pembahasan justru dari pihak pemerintah.

"Jika Presiden menganggap ada keadaan mendesak sebaiknya segera mengeluarkan Perppu tanpa harus membuat suasana gaduh," tegasnya.

Jajat menekankan, di saat genting seperti ini yang dibutuhkan adalah tindakan nyata presiden, bukan hanya menambah gaduh seolah ingin menjadi pahlawan kesiangan.

"Tindakan cepat dari presiden sangat dibutuhkan karena aksi teror terus terjadi dan meluas, karena memberikan rasa aman bagi masyarakat jauh lebih penting daripada sekedar berdebat yang di dalamnya mengandung motiv kepentingan para pihak", tutup Jajat.  


Editor :

Berita Sebelumnya

Polisi Masih Kumpulkan Data Terduga Teroris Kota Tangerang

Berita Berikutnya

Dinnakerind Demak: Bisa Kerja Tidak Sulit Masyarakat Disediakan Job Fair dan Pelatihan

BERITA LAINNYA

Comment