Anggota Komisi II DPR RI Minta Daerah Anggarkan Jaminan Kesehatan Bagi KPPS

Anggota Komisi II DPR RI meminta pemerintah daerah menjamin kesehatan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menjalankan tugasnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang.

Baca Juga

Salah satunya dengan memberikan asuransi jaminan kesehatan. Agar tidak ada lagi kejadian petugas KPPS yang jatuh sakit hingga meninggal dunia seperti saat Pemilu 2019 lalu karena faktor kelelahan.

Menurut politisi dari PDIP ini kematian para petugas KPPS sudah menjadi bahan evaluasi bersama untuk pemilu tahun 2024 mendatang.

Terlebih lagi pelaksanaan Pemilu merupakan tanggungjawab bersama dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Jika ada petugas KPPS yang belum tercover BPJS, maka pemerintah harus ikut membantu anggaran kesehatan.

"Kita harapkan pemerintah daerah ikut menganggarkan jaminan kesehatan bagi petugas KPPS di Pemilu 2024," jelas Paryono, Senin (11/12).

Menurut Paryono pelaksanaan Pemilihan umum menjadi tanggungjawab bersama. Baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.

“Daerah ikut menganggarkan biaya yang tidak tercover dalam anggaran Pemilu termasuk anggaran kesehatan," imbuhnya.

Paryono menjelaskan, pelaksanaan Pemilu tahun 2024 menjadi salah satu tugas berat bagi Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK), Petugas Pemungutan Suara (PPS), dan KPPS.

“Tugas berat ini harus didukung dengan jaminan kesehatan dari pemerintah jika ada petugas KPPS yang belum terkover BPJS, maka pemerintah harus ikut membantu anggaran kesehatan," terangnya.

Komisioner KPU Karanganyar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Devid Wahyuningtyas menambahkan KPU memberlakukan persyaratan lebih ketat terkait kesehatan dalam Pemilu 2024.

"Sejumlah syarat kesehatan yang harus dipenuhi diantaranya, melampirkan surat keterangan sehat jasmani, surat pernyataan sehat rohani, kemudian, hasil pemeriksaan gula darah, kolesterol dan tekanan darah," pungkasnya.