Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai lambat dalam mengeksekusi program pada APBD Jateng Tahun 2021.
- Wali Kota Solo Dukung Penuh Netralitas ASN
- TPP ASN Pemkot Semarang Cair Awal Maret
- Perubahan APBD 2021, Pendapatan Daerah Purbalingga Diproyeksikan Naik RP 4,6 Miliar
Baca Juga
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai lambat dalam mengeksekusi program pada APBD Jateng Tahun 2021.
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Joko Hariyanto mengatakan, hal tersebut karena adanya kekosongan 250 jabatan sehingga membuat sejumlah pejabat di lingkungan pemprov merangkap jabatan.
Menurutnya, kekosongan pejabat definitif itu terjadi hampir di semua eselon. Paling terlihat adalah kekosongan sekretaris daerah (Sekda) definitif sejak 25 Oktober 2019.
"Penjabat (Pj) Sekda sudah berganti dua kali, yakni Herru Setiadhie dan saat ini adalah Prasetyo Aribowo. Prasetyo sendiri saat ini juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Jateng. Tak hanya itu, sejumlah pejabat esleon II lain juga mesti rangkap jabatan," kata Joko, Selasa (25/5).
Joko menambahkan, secara rinci terdapat 10 jabatan kosong, untuk eselon II. Sementara 89 jabatan kosong pada tingkat eselon III, dan 150 jabatan kosong untuk eselon IV.
Menurutnya kekosongan jabatan itu untuk sementara diisi Pelaksana Tugas (Plt) maupun Pj. Kewenangan pejabat definitif dan Plt disebutnya berbeda dan ini menyebabkan kinerja eksekutif yang lebih lambat.
"Semestinya hal-hal seperti ini bisa segera ditangani jauh-jauh hari. Pak Ganjar ini kan dipilih rakyat sebagai gubernur, tapi kelihatannya terlalu asyik bermain youtube, TikTok. Akibatnya pekerjaan yang sesungguhnya malah terbengkalai," tandasnya.
Dijelaskan, APBD Jateng 2021 telah digedok bulan November 2020. Saat itu, lanjut Joko, memperoleh apresiasi dari Kemendagri. Namun kenyataanya, dalam mengeksekusi program di APBD begitu lamban.
"Ada program bantuan keuangan desa dari APBD. Karena digedok jauh-jauh hari, harapannya April bisa diturunkan. Namun kenyataanya sampai saat ini belum. Bahkan SK nya saja masih di meja gubernur,†ujarnya.
Menurutnya, nominal program bantuan keuangan desa dari APBD 2021 itu mencapai triliunan jika program itu berjalan, diharapkan menggerakkan ekonomi masyarakat di desa. Program itu juga sudah ditunggu oleh masyarakat yang masih di era pandemi Covid-19.
"Kami berharap Ganjar kembali fokus untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai gubernur. Agar program di APBD bisa dijalankan dengan maksimal," tutup dia.
- Dispuspa Kabupaten Magelang Raih Penghargaan Kearsipan Kategori Memuaskan
- Lapor Bu Sri Sumarni, Ika Butuh Bantuan!
- Pemkab Magelang Raih Penghargaan Proklim Enam Kali Berturut-turut
