Bawaslu Grobogan Putuskan KPU Tak Langgar Administrasi

Suasana sidang putusan tentang tuntutan Muh Tohirin tentang dugaan pelanggaran administratif KPU, Selasa (19/9). RMOL Jateng
Suasana sidang putusan tentang tuntutan Muh Tohirin tentang dugaan pelanggaran administratif KPU, Selasa (19/9). RMOL Jateng

Tuduhan maladministrasi KPU Grobogan atas pencalonan Muh Sutarno sebagai calon legislatif melalui Partai PDI Perjuangan tak terbukti. 


"Tuntutan Muhammad Tohirin tentang adanya pelanggaran administratif tidak terbukti," terang Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti usai melaksanakan sidang putusan di aula Bawaslu Grobogan, Selasa (19/9).

Ketua KPU Grobogan Agung Sutopo mengatakan, pihaknya yakin dalam perkara tersebut pasti menang, sebab semua mekanisme dilakukan KPU sesuai aturan perundang-undangan. 

"Karena kita mengikuti regulasi yang ada dan tidak menyalahi aturan undang-undang. Kita sudah yakin menang," terangnya. 

Diberitakan sebelumnya, dugaan maladministrasi dijadikan dasar gugatan Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPD PAN Grobogan Tohirin, hingga melaporkannya ke Bawaslu Grobogan. 

Tohirin menyatakan, pencalonan Moch Sutarno sebagai bacaleg dianggap malandimistrasi karena pada saat mendaftar masih menjadi anggota PAN, dan saat ini menjadi bacaleg dari PDI Perjuangan.

”Moch Sutarno pada saat pendaftaran masih menjadi anggota Partai Amanat Nasional (PAN) tapi diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),” katanya. 

Tohirin mengklaim KPU Grobogan hanya menceritakan kinerjanya dalam sidang tersebut. Padahal, yang menjadi gugatannya adalah keabsahan status Sutarno ketika didaftarkan PDI Perjuangan. 

”Kalau masalah kinerja ya normatif itu, saya tidak persoalkan. Tapi verifikasi administrasi pendukungnya itu lho, yang diwujudkan surat tanggal 5 Mei 2023, itu kan surat kepada DPD PAN Grobogan. Secara hukum, apa yang dilampirkan di KPU, dalam pencalegan di PDI Perjuangan itu cacat hukum, cacat administrasi,” ungkapnya.