Lahan untuk normalisasi Sungai Beringinternyata masih kurang 10,2 hektar setelah dilakukan review desain. Total kebutuhanlahan sekitar18 hektar, sedangkan saat ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang baru membebaskan lahan seluas 7,8 hektar saja.
- Gubernur Ganjar Pranowo Cek Jalur Semarang-Demak
- Isak Tangis Warnai Akad Nikah Tahanan Polres Purbalingga
- Jateng Kirim Logistik dan Tim Relawan Bantu Korban Erupsi Semeru
Baca Juga
Lahan untuk normalisasi Sungai Beringinternyata masih kurang 10,2 hektar setelah dilakukan review desain. Total kebutuhanlahan sekitar18 hektar, sedangkan saat ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang baru membebaskan lahan seluas 7,8 hektar saja.
Kepala Dinas PU Kota Semarang, Sih Rianung mengatakan, untuk anggaran pembebasan lahan tambahan ini masih butuh sekitar Rp82 miliar lagi. Pasalnya, harga tanah di daerah Mangkang wetan saat ini sudah mencapaiRp 800 ribu per meternya.
"Tahun ini akan kami bebaskan, komunikasi sudah dilakukan dengan warga. Kalau sudah ada kepastian kajian lingkungan, nanti akan dilakukan penetapan peta lokasi dan peta bidang. Dan kita butuh anggaran sekitar Rp 82 miliar untuk pembebasan lahan sebesar 10,2 hektar ini," jelasnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Semarang, Rabu (3/2).
Rianung menambahkan, jika anggaran yang telah disiapkan untuk pembebasan lahan di tahun ini hanya Rp 95 miliar, yang akan di bagi ke beberapa wilayah. Namun, pihaknya akan lebih memprioritaskan pembebasan lahan yang mendesak terlebih dahulu.
"Sungai Beringin ini dinilai mendesak, karena selalu meluap saat musim hujan. Selain itu proyek normalisasi sudah dilakukan, sehingga pembebasan lahan harus dilakukan secara cepat," bebernya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Semarang, Danur Rispriyanto mengatakan, proyek pembebasan lahan di Kota Semarang secara keseluruhan membutuhkan anggaran sebesar Rp 450 miliar, misalnya untuk wilayah Sleko, Sampangan dan Jalan Veteran.
"Kami meminta DPU untuk melaksanakan pembebasan lahan yang memang diprioritaskan melihat hanya tersedia Rp 95 miliar anggaran saja dan bisa diutamakan dari segi kebencanaannya," ujarnya.
Danur juga meminta kepada Bapenda dan DPUuntuk bisa menambah anggaran pembebasan lahan pada anggaran perubahan atau penganggaran APBD tahun depan. Karena memang masalah pembebasan lahan tidak bisa dilakukan setengah-setengah.
"Idealnya, kalau pembebasanlahan ya menyeluruh, sekalian pengerjaan. Itu tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar," pungkasnya.
- Dorong Pengembangan BUMD, Pemkot Semarang Bersinergi Dengan Kejari Kota Semarang
- Pastikan Kesiapan Personil, Polres Blora Intensifkan Pelatihan Dalmas
- Turun PPKM Level 2, Bupati Banyumas Minta Masyarakat Jangan Euforia
