Demi Kesejahteraan Petani, Penerapan Digitalisasi Pertanian Harus Didukung

LAPORAN : Hendrati Hapsari

Sabtu, 9 Juni 2018 | 18:17 Updated: Sabtu, 9 Juni 2018 | ;18:17

Sebagai pilar ketahanan pangan nasional, peran petani sangat penting untuk menunjang kebutuhan pangan masyarakat.

Baca Juga

Namun, kesejahteraan petani yang masih jadi persoalan, membuat para petani semakin sulit untuk berkembang.

Hal tersebut, disampaikan oleh Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 TB Hasanuddin, usai mengecek persiapan akhir pilkada serentak Jawa Barat 2018, di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran, Sabtu (9/6) dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL

Untuk membantu kesulitan para petani Jawa Barat, Kang Hasan mendukung penerapan Digitalisasi Pertanian di seluruh wilayah Jawa Barat, yang notabene daerahnya memiliki potensi pertanian yang cukup baik.

Purnawirawan Jendral TNI AD itu menjelaskan, Perkembangan teknologi harus kita manfaatkan di segala bidang termasuk pertanian.

Melalui digitalisasi pertanian, sambungnya, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di tanah Pasundan, serta mewujudkan kedaulatan pangan daerah Jawa Barat.

"Digitalisasi Pertanian ini akan menjawab persoalan petani, karena pemerintah hadir disitu mulai dari pra tanam, masa tanam, hingga hasil panen," ungkap Jendral Bintang dua itu seperti diberitakan RMOLJabar.

Dia tekankan, pasangan Hasananah juga berkomitmen membela petani. Mereka akan terus diberikan pembinaan dan pelatihan untuk menumbuhkan kewirausahaan tani.

"Komitmen saya, petani juga harus mampu berwirausaha, kita berikan pelatihannya, modalnya hingga pemasarannya," jelasnya.

Seperti diketahui, Digitalisasi Sistem Pertanian merupakan program pemerintah pusat yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, pada Kamis, 7 Juni lalu.

Peresmian tersebut juga dibarengi dengan program Wirausaha Tani. Keduanya dikembangkan dalam bentuk sebuah perseroan, yaitu PT Mitra Bumdes Bersama (MBB), yang berada dibawah pembinaan perusahaan-perusahaan BUMN.

Sembilan kabupaten di Jawa Barat dipilih untuk pengembangan program tersebut, sebagai perintis kawasan kewirausahaan pertanian.

Kesembilan daerah tersebut, diantaranya, Kabupaten Indramayu, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Garut, Ciamis, Sumedang, Majalengka, dan Kabupaten Tasikmalaya.