Puluhan warga Desa Munggur, Mojogedang demo di depan kantor kelurahan setempat. Selain melakukan orasi, peserta juga melakukan aksi teatrikal. Dimana mereka membawa copian foto dari Supar, Kepala Desa Munggur dan mencoretnya dengan cat semprot.
Aksi teatrikal juga dilakukan dimana satu peserta aksi mengenakan seragam Korpri yang juga dicoret menggunakan cat semprot.
Koordinator aksi, Imam sampaikan ada beberapa tuntutan yang disampaikan warga dimana mereka menuntut desa agar wujudkan transparansi anggaran dan kebijakan desa.
Kemudian menuntut Kepala Desa Munggur untuk tidak sewenang-bsewanang terhadap masyarakat. Termasuk harus melibatkan masyarakat desa munggur dalam kebijakan desa.
"Pemerintah desa harus bertanggung jawab atas aset desa yang tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Termasuk mendesak pemerintah desa munggur bertanggung
jawab atas kekacauan yang terjadi di desa munggur," papar Imam (2/9).
Termasuk mencabut SK oknum guru TK yang di buat kepala desa secara sepihak tanpa melibatkan partisipasi masyarakat terkait. Yang mana kronologinya bermula saat kepala desa selaku pimpinan yayasan TK di di desa Munggur diduga mengeluarkan SK hanya untuk kepentingan segelintir oknum guru.
Seharusnya kepala desa memikirkan dampak yang disebabkan oleh pengeluaran SK secara sepihak. Karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan terkait pengeluaran SK tersebut.
Kepala Desa sebagai pemangku Yayasan TK di desa Munggur bisa memberikan Solusi atas sepinya murid di TK MUNGGUR 3 dan tidak melakukan kebijakan secara sewenang-wenang sebagai kepala desa.
"Dengan memberikan SK kepada oknum guru TK munggur 3 untuk pindah ke TK munggur 1 tanpa melibatkan pihak dalam pertimbangan Keputusan kepala desa," imbuhnya.
Apabila tuntutan yang disampaikan tidak dipenuhi maka warga masyarakat 'Munggur menyatakan sikap mosi tidak percaya terhadap pemerintah desa Munggur dan menyegel kantor Desa Munggur.
Sementara itu Kepala Desa Munggur Supar sampaikan di wilayahnya ada 4 TK kemudian yang satu diregrouping karena tidak ada murid. Sehingga guru tersebut ditempatkan di salah satu TK.
Dirinya yang juga Ketua Yayasan kemudian menempatkan guru tersebut kemudian ditempatkan di salah satu TK. Sebelumnya pihaknya sudah berkoordi dengan Dinas Pendidikan terkait penempatan guru tersebut.
"Ternyata di TK yang dituju ada penolakan dari teman-teman guru di internal TK," imbuhnya.
Daripada berkepanjangan dan membuat tidak nyaman, keputusan langsung diambil setelah berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan beberapa pihak, akhirnya TK tersebut batal di regrouping dan guru tersebut kembali ke TK awal.
"Yang bersangkutan sudah legowo kita kembalikan lagi ke TK awal yang akhirnya tidak jadi di regrouping," pungkasnya.
- Perpanjangan SK Jabatan Tanpa Modal, Ini Permintaan PJ Bupati Kudus ke Ratusan Kades
- Masa Keanggotaan Diperpanjang, BPD Dikukuhkan Kembali
