Sepanjang tahun 2019, di Provinsi Jawa Tengah terdapat sebanyak 50.263 balita yang terjangkit pneumonia.
- Tak Ada Daerah PPKM Level 4, Warga Jateng Jangan Euforia
- 18 Ambulan di Solo Raya Kini Dilengkapi Alat Evakuasi
- Bakal Didatangi Kemenkes, Pemkab Rembang 'Seting' Warga Soal Asupan Gizi
Baca Juga
Sepekan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Semarang, angka kasus terkonfirmasi positif mulai turun.
Dalam rapat evaluasi bersama Forkopimda yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengatakan jika angka kasus positif saat ini sudah berada di angka 150 per harinya.
Angka ini merupakan penurunan yang cukup baik, ketimbang sebelum adanya PPKM yang angka kasus per hari nya mencapai 245.
"Ini sudah mulai turun. Kita lihat perkembangannya seminggu ke depan. Mudah-mudahan semakin menurun dan total penderita semakin berkurang," kata Hendi, sapaan akrabnya, di Balaikota Semarang, Senin (18/1).
Namun meski angka kasus hariannya menurun, jumlah total kasusnya masih stagnan. Hal ini dikarenakan angka kasus Covid dari luar kota Semarang yang menjalani perawatan di Semarang malah cenderung meningkat.
"Penderita luar kota meningkat, tapi tidak apa-apa. Kami koordinasi dengan pihak rumah sakit, diklat, rumah dinas dan islamic center," ungkapnya.
Pada 10 Januari lalu, angka penderita dari luar kota sebesar 27,2 persen dari jumlah total kasus di Kota Semarang. Saat ini naik menjadi 31 persen.
Dari sisi penegakan Perwal tentang PPKM, Hendi mengatakan, tim Satgas Penanganan Covid-19 Kota Semarang lebih lunak dalam melakukan penegakan. Hal ini karena kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sudah cukup tinggi.
Namun berbeda, hasil penegakan dari Polrestabes Semarang ada 1.598 pelanggaran yang terjadi selama sepekan PPKM. Sebanyak 1.265 pelanggaran diantaranya dilakukan teguran lisan dan 115 unit usaha disegel.
"Jika masyarakat memahami pergerakan petugas, saya meyakini dalam sepekan ke depan jumlah pelanggaran semakin menurun," tutur Hendi.
Meski diakui Hendi PPKM ini berdampak pada perekonomian di Kota Semarang. Karena memang pembatasan jam operasional membuat deman dan supply berubah.
Soal kebijakan work from home (WFH) 75 persen dan anjuran untuk menghindari kerumunan nyatanya juga memberi dampak dari sisi ekonomi.
"Jika masyarakat semakin tertib menaati aturan dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, tidak menutup kemungkinan PPKM dilonggarkan. Namun, jika masyarakat tidak tertib dan disiplin dan kasus di Kota Semarang masih banyak, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Semarang terpaksa akan memperpanjang PPKM," pungkasnya.
- Ops Keselamatan Lalu-lintas Candi 2022, Pemohon SIM Diberi Vaksin dan Minyak Goreng
- Kapolda Jateng Cek Vaksinasi Covid-19 Santri di Ponpes Batang
- dr. Tutik Suryani : Berawal dari Profesi Dokter Keluarga
