Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Jawa Tengah meminta Bank Jateng sebagai bank umum milik pemerintah daerah se-Jawa Tengah berfokus melayani entitas di wilayah para pemegang saham. Sebab tujuan utama pendirian Bank Jateng adalah mendukung pembangunan Jawa Tengah.
- Ditemukan Ikan Berformalin di Pasar, JKPD Jawa Tengah Janji Tindak Tegas
- Gandeng Dishub Boyolali, PT Angkasa Pura I Adi Soemarmo Gelar Uji Emisi Kendaraan Operasional Bandara
- Stabilkan Harga, Bank Indonesia Tegal Salurkan 12 Ribu Bibit Cabai
Baca Juga
"Kami meminta Bank Jateng lebih fokus melayani para pemangku kepentingan yang ada di Jawa Tengah. Tidak usah terlalu banyak main di provinsi lain karena mereka sudah punya bank Pembangunan sendiri-sendiri," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng, Agung Budi Margono, Jumat (3/11/2023) Jawa Tengah, kata Agung, harus jadi prioritas dan jadi focus pelayanan kegiatan usaha Bank Jateng.
Anggota Komisi C DPRD Jateng membidangi keuangan dan perekonomian ini merasa perlu mengingatkan hal itu karena ada gejala banyak Bank Pembangunan Daerah yang berlomba-lomba melakukan ekspansi ke wilayah lain sekedar mencari prestige.
"Ekspansi boleh, tapi yang rasional dengan menimbang potensi yang masuk akal lah. Ke Jakarta misalnya, oke, karena bisa memudahkan pelayanan keuangan provinsi dna kabupaten kota jika berurusan dengan lembaga nasional," kata dia.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi C DPRD Jateng dari Fraksi Demokrat, Bambang Eko Purnomo. Sosok yang popular dengan sebutan BEP ini mengkhawatirkan jika Bank Jateng terlarut pada gaya BPD lain.
"Tidak usah ikut-ikutan. Di Jateng saja banyak yang belum bisa terlayani, tidak perlu nggege mongso. Fokus dan prioritaskan Pembangunan ekonomi Jateng saja," ujarnya.
Selain harus fkcus memprioritaskan pembangunan perekonomian Jawa Tengah, BEP juga menyarankan agar Bank Jateng mulai memaksimalkan upaya pengembangan teknologi digital. Jangan karena berstatus bank milik pemerintah daerah, terus merasa sanatai-santai saja dalam pemanfaatan digital banking.
"Harus tampil di depan, di Jateng kan banyak ahli teknologi informasi yang bisa mendukungnya," tegas BEP.
Kedua wakil rakyat tersebut juga bersepakat perlunya kaderisasi yang baik di Bank Jateng. Kaderisasi kepemimpinan yang mempertimbangkan jenjang karir, kompetensi dan penguasaan permasalahan. Permasalah tersebut disampaikan menanggapi kondisi kepemimpinan di Bank Jateng dimana dua pos terpentingnya, Komisaris Utama dan Direktur Utama, terpaksa dijabat oleh Plt (pelaksana tugas), bukan pejabat definitive.
Dia mengharapkan, dalam waktu dekat para pemegang saham Bank Jateng terdiri dari Pemerintah Provinsi Jateng dan enam pemerintah kota serta 29 pemerintah kabupaten mengambil keputusan terkait pengisian jabatan dirut dan komut. Dua posisi tersebut mendesak diisi pejabat definitif agar bisa mengambil kebijakan strategis.
Hal perlu diingat, dalam kaderisasi kepemimpinan harus mengutamakan personel dari internal karena mereka memahami kondisi riil Bank Jateng.
"Jangan sedikit-sedikit ambil dari luar. Apa iya dari internal tidak ada yang kompeten?” Agung Budi memprtanyakan.
BEP menyampaikan hal yang sama. "Prioritaskan internal. Boleh saja diambil dari luar kalau kualifikasinya excellence. Kalau tidak, ya untuk apa dari luar," tukasnya. 
- Bunga Tanjung Pameran Emas Dan Berlian Hadir Akhir Tahun 2024 Di Mall Paragon
- Sangat Disayangkan Akuisisi Saham Freeport Baru Sebatas Kemungkinan
- Dinnakerind Demak: Lamar Kerja? Ikut Pelatihan BLK Saja
